Asaki.or.id – Jkt, Manufaktur Senin, 20/06/2005 Pemerintah didesak laksanakan pemetaan industri keramik JAKARTA (Bisnis): Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan road map (pemetaan) industri keramik guna meningkatkan daya saing industri menghadapi perdagangan bebas Asean dan kesepakatan perdagangan dengan China. Sekjen Asaki Zulfikar Lukman mengatakan asosiasi yang ikut bergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) telah memberikan masukan langkah dan kebijakan yang harus dilakukan guna mendukung kinerja industri. “Selain memberikan masukan, asosiasi juga sudah beberapa kali membicarakan hal itu kepada Departemen Perindustrian, untuk kemudian ditindaklanjuti,” ujarnya kepada Bisnis kemarin. Dia mengatakan beberapa usulan yang diajukan oleh industri adalah perihal kesiapan infrastruktur pendukung seperti sarana transportasi kepelabuhan, ketersediaan sumber energi dan bahan bakar yang dibutuhkan, permasalahan perpajakan, perburuhan dan yang lainnya. Di dalam draf kebijakan pengembangan industri nasional periode 2005-2009 disebutkan bahwa industri keramik merupakan salah satu sektor yang akan dikembangkan. Dalam rancangan itu disebutkan target Depperin selama lima tahun ke depan adalah meningkatkan tingkat utilisasi industri sebesar 80% yang saat ini hanya berkisar 60%. Untuk itu akan dilakukan beberapa tahapan aksi yaitu melakukan penyesuaian tarif bea masuk yang sudah terlaksana yaitu 30%, koordinasi dengan perusahaan gas negara dalam pengadaan bahan bakar gas, penerapan SNI wajib untuk ubin, saniter, dan alat rumah tangga. Berdasarkan data Asaki kebutuhan keramik pada 2005 diperkirakan mencapai 5,22 juta m2 atau tumbuh 16% dibandingkan tahun lalu. Namun kinerja industri nasional hanya mampu tumbuh 7%, sisanya diisi oleh barang substitusi 4% dan impor 5%. Ekspor stabil Khusus untuk ekspor, keramik nasional dari tahun ke tahun secara umum stabil. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kinerja karena pasar di dalam negeri tidak mampu menyerap. Pada 2000 sebanyak US$ 160 juta, tahun berikutnya turun tipis dan mencapai US$ 155 juta, pada 2002 meraih US$159 juta, hingga pada 2003 naik US$188 juta, dan begitu juga 2004 yaitu US$211 juta. Menurut Zulfikar, untuk meningkatkan kinerja industri agar mampu bertahan menghadapi persaingan dengan produk impor, maka pemerintah harus ikut mendorongnya. “Konsolidasi di lembaga pemerintah, khususnya yang menyangkut kebijakan sudah seharusnya ditingkatkan. Ego sektoral sudah sepatutnya dihilangkan,” paparnya. Dia mencontohkan permasalahan gas, dimana tidak adanya jaminan dari pihak departemen energi sumber daya mineral mengenai ketersediaannya, sementara hal itu sangat dibutuhkan bagi banyak industri tidak hanya keramik. Zulfikar menerangkan saat ini saja ketika pasar bebas belum diterapkan, produk im-por khususnya dari China sudah membanjiri pasar dalam negeri. Harus diakui produk lokal memang tidak mampu bersaing dengan keramik dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Ketidakmampuan industri lokal disebabkan karena berbagai hal, kata dia, di antaranya adalah iklim usaha China yang sudah tertata sangat baik yang didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah yang pro-terhadap industri. “Bukannya ingin membela diri, negeri Adikuasa seperti Amerika Serikat saja melakukan berbagai proteksi untuk melindungi industrinya, itu menunjukkan bahwa hasil produksi dari industri China memang sudah terkenal murah,” tuturnya. Zulfikar menerangkan rendahnya biaya produksi serta kesiapan infrastruktur Negeri Tirai Bambu itu menyebabkan mereka mampu menguasai pasar dunia. Kalau beberapa waktu lalu produk manufakturnya hanya menguasai belasan persen pasar dunia, sekarang sudah mencapai 30%. Sebelumnya, 57 perusahaan keramik di Jawa Barat dipastikan berhenti beroperasi selama 14 hari akibat penghentian pasokan gas dari PGN antara 23 Juni – 5 Juli 2005. Kerugian yang akan ditanggung industri ini mencapai Rp500 juta akibat berkurangnya kapasitas perdagangan di dalam negeri.