Berita Internasional

01 Jun 2005

Government To Government Consultation Board

Terkait kasus safeguard dan dumping produk China
Indonesia buka forum konsultasi G to G
 
JAKARTA (Bisnis): Indonesia membuka kemungkinan penyelesaian protes China atas rencana penerapan bea masuk tambahan safeguard pada keramik, dan tableware, serta BMAD terigu dalam forum konsultasi G to G di luar Dispute Settlemen Body WTO.Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Depdag Herry Soetanto mengatakan sejauh ini China memang belum menyatakan sikapnya, apakah akan menindaklanjuti protes tersebut sesuai mekanisme di DSB atau melalui forum konsultasi antarpemerintah (G to G). 

“Aturan WTO sendiri memungkinkan forum konsultasi itu. Dan kita juga terbuka. Tapi ketika delegasi China menemui saya kemarin, mereka tidak menyampaikan maksud itu, hanya melaporkan aktivitasnya saja,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Herry menegaskan kedatangan delegasi China di Indonesia merupakan langkah yang sangat wajar, sama seperti yang biasa dilakukan Indonesia ketika mendapati produknya terancam tindakan safeguard atau antidumping di negara lain.

Yang pasti, dia menambahkan, dalam pertemuan tersebut delegasi China memahami langkah Indonesia dan tidak menunjukkan sikap konfrontatif atau mengancam seperti melakukan retalisasi terhadap CPO Indonesia di China.

“Kalau kita lihat yang mengancam retaliasi itu kan swastanya, bukan pemerintahnya. China sendiri sangat memahami prosedur protes itu. Jadi saya kira protes itu tidak mengarah ke bentuk intervensi,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah China memprotes keras rencana Indonesia menerapkan BM tambahan safeguard pada keramik- tableware yang rekomendasinya sudah final di KPPI, serta BMAD pada terigu yang rekomendasinya belum final di KADI.

Dalam protes itu, Asosiasi Industri Keramik China dan Asosiasi Industri Tepung Terigu China mengancam akan menuntut pemerintahnya mengenakan tindakan retaliasi kepada produk keramik dan minyak sawit mentah (CPO) Indonesia di China.

Berbeda dengan Herry, Direktur Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Loppies yang ditemui terpisah mengatakan protes stakeholder terigu di China yang disertai ancaman itu sudah berlebihan.

Menurut dia, selain protes tersebut salah sasaran, ancaman retaliasi yang dicetuskan sudah mengarah pada intervensi pengelolaan pemerintahan. “Masak protes sampai mengancam retaliasi segala, harga diri kita di mana?” ujarnya.

Ratna sendiri mengaku tidak khawatir bila para stakeholder dari unsur swasta China menggencarkan lobi ke pejabat-pejabat berwenang di pemerintahan, baik itu di KPPI-KADI maupun di Departemen Keuangan.

“Saya masih optimis. Sebab ancaman injury akibat praktik dumping ini tidak saja ke daya saing kita. Tapi langsung ke serapan tenaga kerja, devisa. Kalau sampai nanti dibatalkan, kami akan ke DPR,” tegasnya.

Jangan dipolitisasi

Franciscus Welirang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Nasional (Aptindo) menuduh Asosiasi Industri Tepung Terigu China berupaya mempolitisasi kasus dumping yang dituduhkan kepada eksportir dari Negeri Tirai Bambu itu.

“Kepala saya seperti diinjak-injak. Sangat tidak etis dan tak pantas, seorang pengurus asosiasi terigu dari China mengancam akan melakukan retalisasi dan menuduh adanya praktik monopoli terigu seolah-olah dia mewakili pejabat pemerintah China,” tandasnya kemarin.

Welirang menegaskan hal itu sebagai reaksi atas pernyataan Kwang Jian Hong bahwa pihaknya akan meminta Pemerintah China menerapkan tindakan retaliasi (pembalasan) terhadap produk minyak sawit mentah (CPO) asal Indonesia jika terigu dari negara itu dikenai bea masuk anti dumping.

Menurut dia, jika industri terigu China keberatan dengan hasil temuan Komite Anti-Dumping Indonesia yang termuat dalam final disclosure, semestinya diselesaikan di Dispute Settlement Body WTO.

“Itu pun harus pemerintah China yang mengajukan keberatan ke WTO.” (bsi/cp)

 

Comments are closed.