Asaki.or.id – Jakarta, Pasokan Premium Dibatasi JAKARTA, Investor Daily Online Pertamina akan membatasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium secara berkala guna mengatasi penyusutan kuota premium tahun 2005 yang saat ini tinggal 5,978 juta kilo liter (KL). Menurut APBN 2005, kuota premium tahun 2005 mencapai 15,173 juta KL. Namun, hingga akhir Juni 2005, jumlah yang sudah terpakai sudah mencapai 9,194 juta KL atau 60,6% dari total kuota. Sisa 5,9 juta KL tersebut dinilai tidak mampu mengatasi kebutuhan premium hingga akhir tahun, karena konsumsi premium pada tahun ini akan membengkak 4,02 juta KL atau 32% di atas kuota. “Jumlah konsumsi premium hingga akhir Juni telah melebihi 10,6% dari jumlah premium yang seharusnya dikonsumsi masyarakat,” jelas Kepala Hupmas PT Pertamina (persero) Abadi Poernomo kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (4/7). Dengan kondisi kritis seperti ini, Abadi menjelaskan, pemerintah harus menambah dana subsidi premium sekitar Rp 3 triliun untuk menormalkan kebutuhan. Angka tersebut menurut dia diperoleh setelah menghitung selisih harga premium internasional dan nasional yang mencapai Rp 1.400 per liter. Saat ini, harga premium nasional Rp 2.200 per liter. Abadi mengatakan, untuk mengatasi kekurangan kuota, Pertamina akan memperketat pendistribusian BBM dengan cara mengurangi distribusi premium dari jumlah biasanya. Kuota ideal konsumsi premium adalah 1,27 juta KL per bulan, sehingga konsumsi dalam setengah tahun diperkirakan 7,586 juta KL. “Pengurangan distribusi harus ditempuh Pertamina agar kuota BBM bisa mencukupi hingga akhir tahun,” katanya. Ia menambahkan, peningkatan pemakaian premium pada kahir tahun disebabkan adanya momen Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Abadi mengatakan, dalam APBN-P tahun 2005, Pertamina sebenarnya sudah mengajukan tambahan kuota, tapi tidak disepakati pemerintah dan DPR. Hal itu terjadi karena akan terjadi pembengkakkan nilai subsidi. Menutrut dia, dengan asumsi kuota BBM tahun 2005 sebesar 59,634 juta KL dan harga minyak mentah US$ 60 per barel, subsidi BBM akan membengkak menjadi Rp 100 triliun. Jumlah tersebut jauh dari nilai subsidi yang disepakati sebesar Rp 76,5 triliun dengan asumsi harga minyak US$ 45 per barel. “Bayangkan, nilai subsidi BBM Rp 100 triliun itu mencapai 20% dari APBN tahun 2005 yang mencapai kisaran Rp 450 triliun,” kata dia. Naikkan Kuota BBM Untuk mengatasi pembengkakkan kuota BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro akan meminta persetujuan DPR untuk menaikkan kuota BBM hingga di atas 59,69 juta KL. Permintaan tersebut akan disampaikan pemerintah pada pembahasan APBN-P kedua bulan Agustus mendatang. “Tampaknya kuota BBM nasional memang akan lebih dari kuota yang telah ditetapkan saat ini, tapi tentunya untuk menaikkan kuota harus dibicarakan terlebih dahulu secara interdepartemen dan Pertamina untuk mengetahui secara pasti sejauh mana peningkatan kebutuhan BBM itu,” kata Purnomo usai menghadiri rapat panitia khusus (Pansus) RUU Mineral Batubara di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (4/7). Purnomo mengatakan, dari laporan sementara Pertamina, telah terjadi peningkatan kebutuhan BBM yang melebihi kuota yang ada. Namun, pemerintah meminta agar Pertamina berjuang keras untuk bisa mempertahankan pendistribusian BBM sesuai dengan kuota yang ada dalam APBN-P sebesar 59,69 juta KL. Purnomo mengatakan, jika nantinya pendistribusian BBM itu akan melebihi kuota, Pertamina harus menanggung atau membayar sendiri volume kuota yang berlebih itu. “Inilah nanti yang bisa memunculkan kebijakan korporat bagaimana caranya bisa mengerem tingkat konsumsi yang sudah cukup besar itu,” katanya. Pada kesempatan itu, Purnomo memaklumi upaya pengurangan kuota BBM yang dilakukan Pertamina pada pekan lalu. Menurutnya, di satu sisi kebutuhan BBM memang sangat luar biasa, tapi di sisi lain harus ada pembatasan yang tentunya bisa memberikan dampak bagi perekonomian nasional. “Jadi pilihannya memang tidak banyak,” katanya. Purnomo juga mengatakan, pemerintah telah meminta pada Pertamina agar pasokan BBM untuk listrik, terutama untuk pembangkit listrik di Gresik dan Grati, lebih diprioritaskan, mengingat manfaat listrik yang besar sekali. Naikkan Penerimaan Pajak Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, untuk menutup defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari pajak dan bea cukai. Masuknya investasi juga diharapkan mampu memperkuat anggaran pemerintah. “Kita harapkan bisa diimbangi dengan suatu pertambahan atas pendapatan pajak dan cukai kemudian investasi,” kata Ical – panggilan akrab Aburizal – usai melantik pejabat eselon I di jajaran Kementerian Koordinator Perekonomian, di Jakarta, Senin (4/7). Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Jusuf Anwar menyebutkan, pemerintah akan memperluas basis pajak dengan menarik wajib pajak (WP), melakukan ekstensifikasi, dan meningkatkan rasio pajak melalui RUU Perpajakan yang baru. “Untuk bea cukai belum ada kenaikan baru,” ujar Jusuf ketika ditemui di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (4/7). Menyikapi pernyataan Ical tersebut, Dirjen Bea dan Cukai Eddy Aburrahman mengatakan, target penerimaan bea masuk dalam APBN 2005 yang sebelumnya Rp 12 triliun dinaikkan menjadi Rp 14,6 triliun dalam APBN-P 2005. Sedangkan, target cukai yang sebelumnya sebesar Rp 28,9 triliun dinaikkan menjadi Rp 31,4 triliun. “Dari sisi bea cukai saja tambahannya sudah melebihi Rp 5 triliun” ujar Eddy setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (4/7). Ia menambahkan, peningkatan ini dilakukan berdasarkan hitungan yang akurat. Sedangkan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengatakan, pihaknya tetap optimistis dengan kenaikan target penerimaan pajak yang direncanakan pemerintah. “Mudah-mudahan tercapai. Kita harus optimis,” ujarnya setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (4/7). Stok Nasional 19 Hari Sedangkan untuk komposisi stok BBM nasional, Abadi mengatakan, saat ini kondisi stok BBM nasional cukup aman dan sudah meningkat menjadi rata-rata 19 hari, dari akhir bulan lalu pada kisaran 18 hari. “Secara perlahan, Pertamina tetap optimistis stok 22 hari akan tercapai pada akhir bulan Juli 2005,” tambahnya. Dia menambahkan, stok BBM akan mencapai 22 hari pada akhir bulan Juli karena Pertamina hanya dibatasi berbelanja dolar maksimal US$ 50 juta per hari sesuai ketentuan Bank Indonesia. “Kita beli dolar hanya ke bank-bank pemerintah, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI,” imbuh dia. Pada kesempatan itu, Abadi juga menjelaskan, konsumsi BBM solar nasional masih minus 4% dari konsumsi yang seharusnya. Sedangkan minyak tanah (kerosene) telah melebihi 4% dari konsumsi yang seharusnya. Tahun 2005, kuota solar 26,296 juta KL dan kuota minyak tanah 10,503 juta KL. Kebutuhan solar menurun diperkirakan karena pihak industri mengalihkan konsumsi BBM ke energi alternatif seperti gas. Sedangkan kebutuhan minyak tanah membengkak karena terjadi penyimpangan. Konsumsi minyak tanah wilayah DKI Jakarta sudah over konsumsi hingga 11,9% dari konsumsi yang seharusnya. Sementara itu, menurut Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, kelangkaan BBM di Jakarta, karena terjadi kebocoran dalam distribusi di Jakarta, terutama aliran distribusi dari pangkalan ke konsumen. Kebocoran itu karena banyak distribusi BBM yang tidak tepat sasaran. “Seharusnya untuk rumah tangga atau pengguna kendaraan bermotor, tetapi dialihkan ke industri. Jika terjadi dalam jumlah yang besar, maka akan mengalami kelangkaan, penimbunan dan kenaikan harga,” kata Sutiyoso kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/7). Sebagai tindakan antisipasi, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pertamina sedang merancang sistem distribusi BBM di DKI yang tepat sasaran, termasuk pembentukan tim terpadu yang akan mengawasi aliran distribusi dari pangkalan ke konsumen. (rie/lim/ c51/c79/ c81)
