Asaki.or.id – Jakarta, Kementerian Negara Perumahan Rakyat mengakui, target pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) tahun ini sebanyak 225 ribu unit sulit terealisasi. Selain karena berbagai persoalan klasik di lapangan, pencapaian ini juga terkendala oleh cekaknya subsidi kredit pemilikan rumah untuk RSH dari APBN 2005. “Dari target 225 ribu unit tersebut, sebenarnya telah berkurang menjadi 105.045 unit,” ujar Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Formal Zulfy Syarif Koto kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (1/8). Menurut data Kemenpera, pengurangan ini dilakukan karena dana subsidi KPR untuk RSH yang disetujui DPR dalam APBN 2005 hanya Rp 452 miliar. Dari total dana itu, Rp 252 miliar murni anggaran subsidi KPR untuk RSH, sedangakan Rp 200 miliar merupakan tambahan dari dana kompensasi pengurangan subsidi BBM. Zulfy mengungkapkan, kendala di lapangan yang masih dihadapi pengembang dalam pembangunan RSH adalah harga tanah yang mahal dan tingginya biaya perijinan. Selain itu, sampai saat ini, biaya sertifikasi juga masih mahal. Badan Pertanahan Nasional diminta bisa mengurangi biaya pembuatan sertifikat, terutama untuk RSH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dari masyarakat untuk mengambil KPR RSH,” kata Zulfy. Data dari Kemenpera menyebutkan, untuk KPR RSH bersubsidi yang sudah tersalurkan per Juli 2005 baru mencapai 27.438 unit. Jumlah ini berbeda jika dibandingkan dengan data yang dimiliki PT Bank Tabungan Negara (BTN). Menurut Dirut BTN Kodradi, hingga 25 Juli 2005, bank yang dipimpinnya telah menyalurkan pembiayaan KPR bersubsidi bagi 36.755 unit RSH atau senilai Rp 973 miliar. Sepanjang 2005, bank pelat merah ini menargetkan penyaluran KPR bersubsidi sebesar Rp 1,7 triliun untuk 75 ribu unit RSH. Berdasarkan angka realisasi tersebut, Kodradi mengungkapkan, anggaran pembiayaan KPR bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp 1,7 triliun, hampir pasti naik menjadi lebih dari Rp 2 Triliun. Menurut Kodradi, kenaikan anggaran tersebut dipicu oleh penyesuaian harga RSH bersubsidi dari sebelumnya maksimal Rp 36 juta menjadi maksimal Rp 42 juta. Angka itu akan semakin tinggi jika pemerintah tetap meminta BTN menaikkan target pembiayaan KPR bersubsisi menjadi 100 ribu unit RSH

Asaki.or.id – Jakarta,

Reza Indrayana – Jakarta, Untuk mengatasi kelangkaan gas bagi industri keramik, pemerintah akan meminta kepada PLN untuk mengalihkan mesin pembangkit listrik dari gas ke bahan bakar minyak untuk sementara.

Demikian diungkapkan Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/8) petang.

Andung mengatakan, jika PLN nantinya ada tambahan biaya terkait dengan pengalihan BBG ke BBM maka hal tersebut bisa dikompensasikan ke Perusahaan Gas Negara yang mendapat tambahan keuntungan yang dialihkan ke PLN.

Namun hal tersebut, kata Andung, akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diambil langkah lebih lanjut. (doa)

Asaki.or.id – Surabaya, 12 Agustus, Pengalihan Pasokan Gas Dari PLN JAKARTA – Pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan gas untuk industri keramik dan kaca menyusul dengan bertambahnya pasokan gas PGN yang sebesar 10 juta kaki kubik (million metric standart cubic feet per day, MMSCFD). Hal ini ditandai dengan desakan pemerintah agar PLN memberikan gas pembangkitnya pada PGN untuk kebutuhan industri. “Kami memang akan memprioritaskan penggunaan industri keramik dan kaca yang tidak dapat diganti bahan bakarnya. Pasokan gas tersebut diperkirakan akan sedikit memberikan nafas bagi industri keramik,” ujar Andung A. Nitimihardja di Jakarta kemarin. Menurut Andung, langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan industri keramik. “Ini dilakukan untuk sementara. Diharapkan setelah pasokan gas kembali normal, maka industri-industri lainnya juga bisa memperoleh pasokan gas tersebut,” jelasnya. Lebih lanjut dikemukakan, industri secara bertahap akan didorong untuk melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi gas. “Hal ini terkait dnegan terus naiknya harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai kisaran USD 64 per barel,” sebutnya. Sedangkan Direktur Utama PT PGN, WMP Simanjuntak mengemukakan bahwa pengalihan 10 juta kaki kubik gas per hari untuk pembangkit PLN akan digunakan untuk mengatasi kekurangan pasokan gas bagi industri di Pulau Jawa selama setahun. “Selain dari PLN, gas untuk industri juga akan didapat dari lapangan-lapangan kecil yang secara akumulatif cukup untuk kebutuhan industri di Pulau Jawa. Sebelum akhir tahun kita juga akan mendapat tambahan gas dari Lapindo dan Rancak di Jawa Timur masing-masing 10 juta kaki kubik,” ujar Simanjutak. Simanjuntuak menambahkan, rencana masuknya gas dari Santos sebesar 100 juta kaki kubik pada 2006 akan dapat mengatasi masalah kekurangan pasokan gas di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. (iw)

Asaki.or.id – Jakarta, Jakarta, 12/8 (ANTARA) – Menperin Andung A Nitimihardja meminta pengertian kalangan industri mengenai rencana pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi industri seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia yang menembus level lebih dari 65 dolar AS per barel. 

“Ini keadaan yang dilematis bagi pemerintah,” kata Andung, di Jakarta, Jumat, menanggapi pertanyaan mengenai dampak kenaikan harga BBM bagi industri akibat kenaikan harga minyak dunia yang akan semakin membebani industri di dalam negeri. 

Dijelaskannya, pemerintah menghadapi dua pilihan dengan membumbungnya harga minyak mentah dunia. 

Pertama tetap meneruskan subsidi dengan konsekuensi anggaran pemerintah untuk sektor lain yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, semakin menyusut atau tidak ada sama sekali. Pilihan kedua, adalah menaikkan harga BBM di dalam negeri. 

“Tapi apapun pilihannya tidak boleh mengorbankan sektor-sektor lain tersebut (pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.” 

Andung mengaku bisa memahami dampak kenaikan harga BBM yang semakin membebani biaya produksi kalangan industri. Namun pemerintah nampaknya tetap harus menaikkan harga BBM, karena kenaikan harga minyak dunia di luar kendali pemerintah. 

“Ini beban yang berat, mari kita tanggung bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan kalau harga minyak dunia turun, harga BBM kita turunkan juga,” ujarnya. 

Untuk mengurangi beban kalangan industri, Andung juga menegaskan pemerintah, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, menekankan komitmennya untuk menekan pungutan liar (pungli) dan pemberantas penyelundupan. 

“Saya juga minta kepada rekan-rekan aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli dan pihak swasta juga jangan melakukan hal itu,” katanya. 

Andung mengatakan pemerintah akan meningkatkan sanksi kepada mereka yang melakukan pungli dan juga penyelundupan agar kalangan industri bisa bersaing di dalam negeri meskipun harga BBM naik

Asaki.or.id – Jakarta, Jakarta (ANTARA News) – Menteri Perindustrian Andung Nitimihadja mengatakan tambahan pasokan gas sebesar 10 juta kaki kubik dari PT PGN akan dioptimalkan pada industri yang memang membutuhkan. “Kita optimumkan ke industri yang memang tidak bisa diganti bahan bakarnya seperti keramik atau kaca,” katanya usai rapat tertutup dengan Menteri ESDM di Jakarta, Rabu. Dalam rapat tersebut diputuskan PT PLN bersedia mengalihkan 10 juta kaki kubik pasokan gasnya dari PGN ke Industri. Kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak. “Semua tidak rugi, industri jalan PLN tidak tambah biaya dan PGN tidak kurang pendapatan,” katanya. Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja menemui Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan melakukan rapat tertutup untuk membahas pasokan gas bagi industri di Departemen ESDM. Turut hadir bersama ke dua menteri, Dirut PT PGN, WMP Simanjuntak, Kepala BP Migas Kardaya Warnika, Kepala BKPM M. Lutfi dan Dirjen Migas Dep. ESDM Iin Arifin Tahyar. Sebelumnya Senin (8/8), Departemen Perindustrian meminta PT PLN mengurangi konsumsi gasnya yang dipasok PT PGN untuk mengatasi kekurangan pasokan gas PGN ke pelanggan industri keramik di Jawa Timur. Sebagai gantinya PLN akan memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) sehingga PT PGN memiliki gas yang cukup untuk dipasok ke industri keramik dan untuk itu PLN akan mendapat kompensasi. Saat ini konsumen terbesar gas di tanah air adalah industri pupuk 1.215 juta kaki kubik per hari.(*)