Asaki.or.id – Jakarta, Jakarta, 8/2 (ANTARA) – Kenaikan tarif listrik bagi kalangan industri pada saat beban puncak harus diiringi dengan upaya serius pemerintah pusat hingga ke daerah dalam memerangi dan menekan berbagai peraturan dan pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menurut anggota Komisi VI DPR-RI yang juga salah satu Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Lili Asjudiredja kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, tanpa upaya serius pemerintah menekan ekonomi biaya tinggi maka kenaikan tarif listrik industri akan semakin membebani dunia usaha, dan semakin melemahkan daya saing industri nasional. “Industri itu sekarang sudah `megap-megap`. Bila (tarif) listrik dinaikkan maka banyak industri terancam mati. Kecuali pemerintah mengimbangi dengan penghilangan semua biaya ekonomi tinggi, seperti yang ada di sejumlah perda (peraturan daerah), dan pungutan-pungutan liar,” ujarnya. Ia menanggapi rencana PLN yang akan menaikan tarif listrik industri pada saat “beban puncak” (peak load), namun memberikan tarif murah di saat beban rendah (low peak). Menurut Lili, bila ekonomi biaya tinggi berhasil ditekan maka kenaikan tarif listrik tidak terlalu dirasakan dampaknya bagi industri. “Pada dasarnya industri itu kalau ada biaya energi yang mahal, pasti akan cari alternatif untuk efisiensi, seperti kini banyak sejumlah industri tekstil dan produk tekstil yang mengalihkan penggunaan BBM ke batubara karena biaya energinya lebih murah,” katanya. Oleh karena itu, Lili berharap pemerintah serius memerangi ekonomi biaya tinggi, seperti mencabut Perda-Perda yang tidak kondusif dan melemahkan daya saing. “Misalnya saja di Bandung ada sekitar 31 Perda yang harus ditinjau kembali, seperti di tempat parkir kita tempat (kantor) sendiri harus bayar, dan kalau mem-phk orang dikenakan dipungut lagi. Jadi menurut saya banyak (perda) yang tidak relevan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” katanya. Sementara itu, Menperin Andung A Nitimihardja mengatakan, pihaknya meminta industri di dalam negeri melakukan audit energi terkait dengan krisis energi dan penghematan bahan bakar minyak (BBM). “Saya minta semua industri melakukan audit energi, sehingga ketahuan dimana yang tidak efisien dan dimana yang boros pemakaiannya, apakag dalam penggunaan mesin atau yang lainnya,” ujar dia. Terkait dengan rencana kenaikan tarif listrik industri pada saat beban puncak, pihak PLN besok (Rabu 3/8) rencananya akan melakukan pertemuan dengan kalangan industri. Kenaikan tarif listrik pada saat beban puncak itu dilakukan agar industri yang memungkinkan bisa mengalihkan produksinya pada beban puncak melakukan pengalihan, karena selama ini, menurut pihak PLN, kontribusikan kenaikan konsumsi listrik pada beban puncak banyak dilakukan kalangan industri.

Asaki.or.id – Jakarta, Jakarta, 2/8 (ANTARA) – Pemerintah RI dan Cina menandatangani dua kesepakatan kerjasama bidang ekonomi selama lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina tanggal 27-30 Juli 2005. 

Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kantor Menko Perekonomian, Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa, mengemukakan, pada kunjungan tersebut Pemerintah RI dan Cina sebenarnya menandatangani lima perjanjian/kesepakatan, dua di antaranya adalah dalam bidang perekonomian. 

Dua kesepakatan bidang perekonomian itu adalah pertama, “Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Peoples Republic of China”. Perjanjian ini berupa hibah sebesar 30 juta Yuan Reminbi (RMB) dari Pemerintah Cina kepada Pemerintah Indonesia untuk digunakan membangun kerjasama di berbagai sektor. 

Kedua, “General Loan Agreement of USD100 million of Preferential Buyers Credit from the Government of the Peoples Republic of China to the Government of the Republic of Indonesia”. Perjanjian ini berupa pinjaman dari Pemerintah Cina kepada Pemerintah Indonesia untuk membiayai penyelesaian pembangunan Bendungan Jatigede di Jawa Barat dan penyelesaian pembangunan penggandaan rel kereta api Cirebon-Kroya. Pendanaan tahap I dari pembangunan kedua proyek itu sudah ditandatangani pada saat kunjungan Presiden Hu Jintao ke Indonesia bulan April 2005. 

Selain dalam bentuk dua perjanjian itu, kedua Pemerintah sepakat untuk mendorong perdagangan, investasi dan kunjungan wisatawan kedua negara. 

Untuk perdagangan, kedua pemerintah sepakat mendorong volume perdagangan menjadi USD30 miliar pada tahun 2010, yang berarti lebih tiga kali lipat dari nilai tahun lalu (menurut data BPS volume perdagangan kedua negara tahun 2004 mencapai hampir sembilan miliar dolar AS). 

Untuk investasi, kedua pemerintah sepakat untuk mempromosikan investasi di antara kedua dunia usaha dan akan membentuk Joint Investment Promotion Committee. Komisi itu akan beranggotakan pemerintah dan swasta dari kedua negara, yang bertugas mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh investor yang ingin menanamkan modalnya. 

Sedangkan untuk pariwisata, Pemerintah Indonesia merencanakan pemberian visa-on-arrival (VOA) kepada beberapa negara baru, termasuk CIna. Ini diharapkan akan semakin menarik wisatawan dari negara itu berkunjung ke Indonesia. 

Sementara roadmap pengembangan pariwisata antara lain akan meliputi peningkatan frekuensi penerbangan di antara kedua negara, pelatihan Bahasa Mandarin bagi pemandu wisata Indonesia, promosi pariwisata bersama di antara media massa kedua negara. Kedua negara akan segera melaksanakan program-program tersebut.