Asaki.or.id – Jakarta, Kementerian Negara Perumahan Rakyat mengakui, target pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) tahun ini sebanyak 225 ribu unit sulit terealisasi. Selain karena berbagai persoalan klasik di lapangan, pencapaian ini juga terkendala oleh cekaknya subsidi kredit pemilikan rumah untuk RSH dari APBN 2005. “Dari target 225 ribu unit tersebut, sebenarnya telah berkurang menjadi 105.045 unit,” ujar Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Formal Zulfy Syarif Koto kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (1/8). Menurut data Kemenpera, pengurangan ini dilakukan karena dana subsidi KPR untuk RSH yang disetujui DPR dalam APBN 2005 hanya Rp 452 miliar. Dari total dana itu, Rp 252 miliar murni anggaran subsidi KPR untuk RSH, sedangakan Rp 200 miliar merupakan tambahan dari dana kompensasi pengurangan subsidi BBM. Zulfy mengungkapkan, kendala di lapangan yang masih dihadapi pengembang dalam pembangunan RSH adalah harga tanah yang mahal dan tingginya biaya perijinan. Selain itu, sampai saat ini, biaya sertifikasi juga masih mahal. Badan Pertanahan Nasional diminta bisa mengurangi biaya pembuatan sertifikat, terutama untuk RSH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dari masyarakat untuk mengambil KPR RSH,” kata Zulfy. Data dari Kemenpera menyebutkan, untuk KPR RSH bersubsidi yang sudah tersalurkan per Juli 2005 baru mencapai 27.438 unit. Jumlah ini berbeda jika dibandingkan dengan data yang dimiliki PT Bank Tabungan Negara (BTN). Menurut Dirut BTN Kodradi, hingga 25 Juli 2005, bank yang dipimpinnya telah menyalurkan pembiayaan KPR bersubsidi bagi 36.755 unit RSH atau senilai Rp 973 miliar. Sepanjang 2005, bank pelat merah ini menargetkan penyaluran KPR bersubsidi sebesar Rp 1,7 triliun untuk 75 ribu unit RSH. Berdasarkan angka realisasi tersebut, Kodradi mengungkapkan, anggaran pembiayaan KPR bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp 1,7 triliun, hampir pasti naik menjadi lebih dari Rp 2 Triliun. Menurut Kodradi, kenaikan anggaran tersebut dipicu oleh penyesuaian harga RSH bersubsidi dari sebelumnya maksimal Rp 36 juta menjadi maksimal Rp 42 juta. Angka itu akan semakin tinggi jika pemerintah tetap meminta BTN menaikkan target pembiayaan KPR bersubsisi menjadi 100 ribu unit RSH