Indonesia sebagai small open economy dalam perekonomian global memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional, baik positif maupun negatif. Pengaruh contagious dan spill over dari luar negeri dengan mudah menerpa ekonomi nasional. Ke depan ini, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan untuk merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang ekonomi dunia.  

Pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh perkembangan negatif internasional. Padahal perkembangan ekonomi internasional bisa dikatakan masih tidak ramah. Bank sentral AS (the Fed) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga. Demikian juga tren penurunan harga minyak di pasar internasional tampaknya juga tidak terus berlanjut seperti yang kita harapkan. Dan, karena itu, harga minyak yang tinggi masih akan menjadi bagian hidup kita. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global secara umum juga masih rendah dan cenderung stagnan.  

Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook September 2005 menunjukkan bahwa secara umum ekonomi dunia tahun ini tumbuh lamban.  

Ekonomi dunia pada tahun 2005 tumbuh sebesar 3,5%, tapi pada tahun ini diperkirakan hanya 3,3%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini diperkirakan stagnan pada tingkat 2% seperti pada tahun 2005. Dengan demikian, sulit diharapkan ekspor kita meningkat besar.  

Perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan memang memiliki andil terhadap memburuknya ekonomi Indonesia. Namun tetap saja masalah utamanya adalah ketidakmampuan tim ekonomi kita mengantisipasi dan memformulasikan kebijakan yang baik, sehingga kemerosotan yang terjadi semakin meluas.  

Pemerintah sendiri melihat tren yang membahayakan ini. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu terbatas di bidang ekonomi, beberapa waktu lalu.  

Kehadiran tim ekonomi baru memang sempat memberikan harapan tinggi. Pasar uang dan modal merespons positif kehadiran mereka. Namun pasar juga melihat bahwa tim ekonomi baru di kabinet tidak serta-merta dapat menyelesaikan masalah dan tantangan. Ini dapat kita lihat sekarang ini. Antara lain karena tantangan dan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia masih berat.  

Berbagai kemerosotan yang terjadi masih menjadi saldo ekonomi pada tahun ini, dan itu memang tidak mudah diatasi. Apalagi keuangan negara juga masih berat karena besarnya beban utang yang ditanggung pemerintah.  

* * *  

Indonesia sebagai small open economy semakin membuka ekonomi dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena itu ekonomi Indonesia akan banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi regional ataupun global. Padahal persaingan kian meningkat.  

Beratnya anggaran juga membuat kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Karena itu, gerak ekonomi nasional sangat tergantung pada kinerja dunia usaha. Dengan itu pula, kita memasuki fase pengelolaan ekonomi yang banyak mengandalkan peran pemerintah. Seperti selama ini, itu membuat ekonomi nasional tidak mampu bangkit juga.  

Itu hanya mungkin bisa dihindari kalau kita melakukan perubahan paradigma dalam manajemen ekonomi Indonesia. Reformasi ekonomi yang sudah dilaksanakan di berbagai bidang sejak 1998 tampaknya belum dapat meletakkan dasar-dasar pembangunan yang diperlukan untuk membangkitkan ekonomi nasional. Bahkan sekarang ini ancaman pertumbuhan ekonomi rendah yang menciptakan pengangguran dan kemiskinan masih menghadang di depan mata. Artinya, ke depan ini masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan.  

Stabilitas ekonomi makro yang kuat, daya saing internasional yang tinggi, kemampuan membangun sumber daya manusia yang andal, serta sistem jaringan sosial yang baik menjadi kata kunci untuk memajukan ekonomi nasional ini. Sehubungan dengan itu, peran dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi semakin penting. Namun, peningkatan daya saing internasional kita menjadi faktor sangat krusial. Apalagi daya saing internasional kita saat ini sudah sangat rendah.  

Menurut International Finance Corporation (IFC), kemampuan Indonesia memberikan dukungan bagi dunia usaha dalam menjalankan bisnis ternyata amat rendah – berada di peringkat 115 dari 155 negara. Sementara itu, anggota AFTA seperti Singapura berada di posisi 2, Thailand 20, Malaysia 21, dan Filipina di peringkat 113. Sungguh sangat menyedihkan, mengingat pada tahun 2010 AFTA diimplementasikan penuh.  

Melihat perkembangan itu, tentu sikap Kadin Indonesia menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan ekonomi biaya tinggi yang memang menjadi masalah besar harus ditangani pemerintah dengan hati-hati. Sudah bukan zamannya pemerintah menyalahkan dunia usaha. Masalah utama ekonomi kita lebih banyak berada pada domain otoritas kebijakan. Pemerintah tidak perlu menggunakan kekuasaan dalam mengatasi masalah ekonomi.  

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 yang sungguh merusak ekonomi nasional jangan sampai terulang lagi. Pemerintah perlu lebih arif mengatasi masalah. Kegagalan Indonesia membangun dunia usaha yang kuat dan kompetitif dapat mendorong terjadinya the lost decade ekonomi kita.  

Kini beban masyarakat, khususnya dunia usaha semakin berat. Dampak kenaikan harga BBM yang tinggi tahun ini masih akan terasa hingga tahun depan (second round effects).  

Itu masih ditambah lagi dengan dampak kenaikan tarif listrik, pulsa telepon, dan sebagainya. Ongkos produksi niscaya melonjak, sementara daya beli masyarakat belum lagi pulih – meski upah buruh dan gaji PNS/TNI naik karena tidak sebanding dengan laju inflasi.  

Jadi, kelesuan sektor riil masih membayang di depan mata. Sektor properti, otomotif, pengolahan, elektronik, garmen, tekstil dan produk tekstil (TPT) akan mengalami penurunan omzet pada tahun ini selama peningkatan pendapatan masyarakat belum mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Kelambanan ekonomi (stagnasi) itu akan sedikit tertolong dengan pengeluaran konsumsi pemerintah melalui pengeluaran belanja dalam bentuk proyek-proyek padat karya, seperti infrastruktur