Asaki.or.id – Jakarta, Jakarta, Kompas – Ketidakpastian pasokan maupun tekanan gas yang terus-menerus membuat nasib industri keramik kian suram. Bahkan, industri ini hanya bisa bertahan enam bulan karena penggunaan bahan bakar alternatif, seperti gas elpiji dan batu bara, menyebabkan tingginya harga pokok produksi. Pada akhirnya, hasil produksi akan semakin tidak kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Senin (14/5), mengungkapkan, kunci persoalan pasokan gas terletak pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Widjaya menjelaskan, industri keramik bukan hanya menghadapi ketidakpastian pasokan gas, tetapi juga pasar yang semakin terimpit oleh produk impor, khususnya China. Tahun 1993-1996, saat pertumbuhan properti mencapai rata-rata 15 persen, pasar dalam negeri masih bergairah. Pangsa pasarnya mengarah pada proyek-proyek baru, terutama pembangunan rumah horizontal. Kini hanya sebatas pada renovasi dan bukan proyek baru. Menurut Ketua Hubungan Luar Negeri Asaki Zulfikar Lukman, penurunan pasar itu selain karena faktor daya beli di pasar dalam negeri, juga adanya tekanan produk China. Industri keramik Indonesia semakin sulit bersaing di pasar global karena sekitar 50 persen pasar dunia kini dikuasai produk China. Indonesia berada di peringkat keenam setelah Iran, Turki, Italia, Spanyol, dan China. China mampu meningkatkan pasarnya selain karena kompetitif, juga karena kemampuannya mengirimkan produk tepat waktu. China mampu memproduksi ubin minimal 150.000 meter persegi per hari, bahkan bisa mencapai 1 juta meter persegi per hari. Sebaliknya, Indonesia hanya mampu memproduksi maksimal 40.000 meter persegi per hari. Semakin suram Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, saat ini konsumen gas industri menghadapi perkembangan yang semakin suram. “Baru saja pemilik pabrik keramik Royal Doulton datang untuk mengungkapkan rencananya berinvestasi, tetapi sayangnya mereka tidak melihat adanya kepastian penyediaan gas.” Dalam kasus ini, yurisdiksinya ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pihaknya menilai Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memberikan formula baru berupa sistem bagi hasil yang menguntungkan kepada investor di bidang eksplorasi sumber gas. Sebagai informasi, menteri- menteri dari departemen maupun instansi terkait sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan defisit pasokan gas untuk industri di Jawa Barat. Pasokan gas untuk wilayah Jawa bagian barat ditargetkan bakal teratasi bulan Juli 2007, ketika gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat bisa dinaikkan dari 50 juta kaki kubik per hari menjadi 170 juta kaki kubik per hari. Saat ini kebutuhan gas di wilayah itu dipenuhi oleh Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan BP West Java. Pertamina memasok ke PT Krakatau Steel, PT PGN ke industri, dan BP West Java ke Pabrik Pupuk Kujang. Dalam rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pada 18 April, telah diputuskan hal itu sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi defisit gas yang dialami industri keramik. Ibarat sistem gali lubang tutup lubang, defisit gas industri keramik semakin parah karena sebagian gasnya harus dialihkan untuk menutupi kekurangan pabrik pupuk. Karena PGN memiliki kelebihan pasokan gas sebesar 20 juta kaki kubik, diputuskan gas tersebut akan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan industri keramik. Belum lagi langkah itu dilakukan, terjadi penurunan pasokan gas yang tiba-tiba dari Pertamina. Akibatnya, pengalihan gas yang semula direncanakan tidak bisa dilakukan. PGN kemudian membatasi pemakaian gas oleh industri. Direktur Jenderal Migas Luluk Sumiarso mengatakan masalah pasokan gas harus dilihat kasus per kasus. “Apakah masalahnya terkait dengan kebijakan atau operasional. Yang terjadi dengan kekurangan gas di industri keramik saat ini sifatnya akibat kendala operasional,” kata Luluk. (osa/dot)