Berita Manajemen

09 Apr 2009

Pemerintah perkuat 15 sektor industri

Asaki.or.id – Jakarta, JAKARTA: Departemen Perindustrian menyiapkan strategi untuk mengantisipasi dampak krisis global yang kini menghantam 15 sektor industri manufaktur nasional. Seluruh sektor manufaktur itu mengalami pelemahan pasar ekspor, terganggunya pasar domestik, dan penundaan ekspansi. Seusai hasil inventarisasi Depperin, pelemahan ekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang dialami industri tekstil dan produk tekstil (TPT), produk karet, produk kayu, pulp dan kertas, minyak sawit, elektronik, furnitur, pulp dan kertas, keramik, produk ban, dan alas kaki. “Pelemahan ekspor tertinggi diperkirakan terjadi untuk TPT, produk kayu, rotan olahan, serta pulp dan kertas rata-rata 20%-25%,” kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam Diskusi Economic Outlook 2009 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, kemarin. Sementara itu, enam sektor manufaktur nasional yakni TPT, baja, elektronik, keramik, makanan minuman, dan produk kayu, dinilai paling menderita dengan ancaman membanjirnya produk China. “Karena itu, Depperin mengusulkan pemberian label khusus untuk impor dan verifikasi importasi produk yang rawan penyelundupan,” katanya. Untuk pengamanan pasar domestik, lanjutnya, Depperin telah menyiapkan beberapa langkah taktis. Pertama, usulan pemberlakuan tata niaga impor serta membuat early warning system untuk pemberlakuan pengamanan perdagangan (safeguard)dan antidumping. Kedua, penundaan pelaksanaan program penurunan tarif BM untuk empat produk manufaktur hingga 2010. Keempat produk yang mengalami penundaan penurunan BM itu adalah keramik, baja, karet, dan bahan baku kabel optik. “Di tengah ketatnya likuiditas, sejumlah sektor perlu diberikan kelonggaran dalam pemberian kredit investasi dan penundaan kenaikan pajak. Regulasi importir terdaftar untuk sejumlah produk juga perlu ditetapkan. Verifikasi teknis untuk produk impor juga diperketat terma- suk pemberian label khusus untuk barang-barang impor,” paparnya. Ketiga, mengusulkan kepada Departemen Keuangan untuk memberi insentif berupa pembebasan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) kepada sedikitnya di 10 sektor industri manufaktur pada 2009 dengan anggaran Rp2,1 triliun. Ke-10 sektor itu antara lain baja, pelat timah, susu, otomotif, elektronik, dan telematika. Usulan ini diharapkan terealisasi November 2008. “Jika dipandang perlu, insentif itu akan dilanjutkan hingga 2010,” paparnya. Terganjal likuiditas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri dan Kelautan Rachmat Gobel menilai kekeringan likuiditas di sektor perbankan diprediksi menjadi batu sandungan terberat terhadap rencana investasi di dalam negeri pada tahun depan. “Terus terang investasi 2009 cukup berat, meski prospek tetap ada. Kalau kita bisa mengambil peluang dalam pelemahan ekonomi dunia hingga tahun depan, ini bagus buat industri nasional. Momentumnya ada di sini,” katanya. Dibandingkan dengan krisis 1998 terdahulu, dia menilai, seharusnya pengusaha nasional memiliki daya tahan lebih kuat untuk menghadapi gejolak finansial pada kuartal I/2009. Misalnya, pemerintah jangan terlalu mengandalkan pembiayaan jangka panjang, memperbanyak transaksi rupiah dibandingkan dengan dolar AS dan menggerakkan roda ekonomi di sektor riil, termasuk UKM. Dalam periode itu pula, lanjutnya, pemerintah harus dapat menjamin keamanan dan kenyamanan iklim investasi, menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Pasalnya, kondisi politik yang tidak kondusif dapat menurunkan minat investasi.

Sumber:  BI

Comments are closed.