Pada tahun 2010 ini kebijakan alokasi gas bumi di Indonesia akan diutamakan untuk pasokan domestik. Aplikasinya, Di tahun 2010 ini juga kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas juga telah diberlakukan guna menjamin pasokan gas nasional.

JAKARTA – Pada tahun 2010 ini kebijakan alokasi gas bumi di Indonesia akan diutamakan untuk pasokan domestik. Aplikasinya, Di tahun 2010 ini juga kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas juga telah diberlakukan guna menjamin pasokan gas nasional.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seperti dilansir dari situs Departemen ESDM, Jakarta, Jumat (8/1/2010).

“Cadangan gas besar digunakan baik untuk domestik maupun ekspor, sementara cadangan kecil dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik,” kata Hatta.

Dijelaskan pula, perkiraan realisasi produksi energi fosil tahun 2009 mencapai 5.290 ribu BOEPD. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun 2008 yaitu sebesar 5.026 ribu BOEPD, atau meningkat sebesar 5,3 persen.

Perkiraan realisasi produksi tersebut terdiri dari minyak bumi sebesar 949 ribu BOPD, gas bumi sebesar 1.420 ribu BOEPD, dan batubara sebesar 2.921 ribu BOEPD.

Sebelumnya, pada akhir 2009 lalu Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memfasilitasi lima perjanjian jual dan beli gas (PJBG) serta satu Heads of Agreement (HoA) untuk domestik.

Dua PJBG yang ditandatangani akan digunakan untuk mendukung operasional pabrik pupuk, yaitu PJBG antara Kodeco Energy dengan PT Petrokimia Putra, Jawa Timur dengan lama kontrak satu tahun mulai 2010 dan total volume kontrak gas 5,168 TBTU.

Kemudian PJBG PT Pertamina EP dengan PT Pupuk Kujang, Jawa Barat dengan lama kontrak dua tahun mulai 2010 dan total volume kontrak gas 3,65 TBTU.

Sedangkan berdasarkan perjanjian lainnya, gas akan digunakan untuk sumber energi industri di Serpong, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jambi yaitu antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (persero) selama dua bulan mulai 2010 dengan total volume kontrak gas 1,8 TBTU.

Selanjutnya antara PT Lapindo Brantas Inc dengan PT Perusahaan Gas Negara (persero) selama dua tahun mulai 2010 dengan total volume kontrak Gas 5,84 TBTU dan PJBG baru antara PT Pertamina EP dengan PT Aneka Gas Industri selama enam tahun dengan total volume kontrak gas sebesar 4,95 TBTU.

Khusus terhadap kontrak penjualan gas dari PT Pertamina (Persero) ke PT PGN, memiliki nilai strategis mengingat ini adalah perpanjangan kontrak penjualan gas dari KKKS Onshore West Java yang akan berakhir pada 31 Desember 2009.

Sementara itu, kesepakatan HoA antara Petrochina Internasional Jabung Ltd dengan BUMD Propinsi Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional yang akan berlangsung selama lima tahun mulai 2012 dengan total volume kontrak gas sebesar 20,07 TBTU.

Jakarta (ANTARA News) – An official said that the government has set up a coordination team to overcome obstables faced by national products in their competition with foreign products.

“The team is tasked with conducting coordination among ministries and between the central and regional administrations,” I Wayan Dipta, the deputy for micro-, small and medium business human resources and assessment of the office of the state minister for cooperatives and small and medium businesses, said at a discussion on local industries in the face of the Asean-China Free Trade Agreement here on Saturday.

He said the team was also assigned to identify the problems of national industries in the face of the implementation of the Asean-China Free Trade Agreement as January this year and also to study regulations that hinder the implementation of the agreement.He did not tell about the composition of the team members.

The deputy secretary general of the Association of Indonesian Businessmen (Apindo), Franky Sibarani, hailed the establishment of the team saying it was a positive step to overcome problems that the national industries might face with regard to the implementation of the Asean-China Free Trade.

He hoped the team would be pro-active and transparent in accomodating problems faced by local as well as national industrialists.

As an example he referred the case of national ceramic industry. He said the country`s ceramic industry still had a big export market in China and the price of its products was still competitive.

However ceramic exporters still faced difficulties due to shortage of power supply needed for processing.”It is hoped the team will accomodate the complaints and help find the solutions,” he said.

An economic observer from state University of Indonesia Ninasapti Triawati said to protect national products the government had to curb onslaught from Chinese products through imposition of the Indonesia National Standard (SNI).

Products from China that fail to meet the SNI standard must not be allowed to enter the country, she said.

“We must not only consider their cheap price but also their security for consumers such as in terms of food producs,” she said.

Although they are cheap they must be rejected if they are not safe for consumers` health, she added.(*)

VIVAnews - Menghadapi perdagangan bebas (FTA) Asean-China, pengusaha mengaku tidak takut. Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sabarani justru menantang pemerintah bagaimana dalam menyiapkan Indonesia untuk siap menghadapi FTA.

“Kalau pengusaha ditanya siap? Kami siap. Tapi kami dengar ada usaha keramik kemarin yang tutup karena kekurangan gas, itu bagaimana?” kata Franky di Warung Daun, Sabtu 9 Januari 2009.

Franky menanyakan apakah pemerintah berani memastikan kecukupan gas untuk kepentingan dalam negeri.

Sebab, tidak hanya dialami oleh industri keramik. Kekurangan gas bahkan juga terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.

“Ini bukan sesuatu yang aneh, makanya kami bertanya, berani tidak gas prioritas sebagai sumber energi untuk dalam negeri? Karena harga energi untuk produksi itu paling murah adalah gas.”

“Tapi lucunya gas dalam negeri lebih mahal dari pada gas industri di Malaysia, padahal gas Malaysia itu dialirkan dari Singapura yang gas itu dari Indonesia,” lanjut Franky.

Selain persoalan gas, dalam sumber pembiayaan pemerintah juga ditunut untuk menurunkan suku bunga. “Berani tidak pemerintah menurunkan suku bunga,” ujar dia.

JAKARTA (Bisnis.com): Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pelaksanaan perdagangan bebas Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi industri manufaktur nasional.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin berpendapat ACFTA berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut.

“Dengan dilaksanakannya ACFTA, industri manufaktur yang selama ini dijadikan tulang punggung nasional untuk menyerap tenaga kerja akan tutup dengan sendirinya. Industri manufaktur kita tidak akan mampu bersaing dari serbuan produk China,” ujarnya dalam siaran pers hari ini.

Akibatnya, tegasnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak karena maraknya PHK dan minimnya investasi dibidang industri manufaktur. “Bila ini terjasi, bukan tak mungkin akan memicu instabilitas nasional,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Partai Golkar meminta pemerintah untuk menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Negara-negara maju juga bersikap demikian, bila kepentingan nasonalnya terganggu. Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya.”

Menurut Ade, selain meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, ACFTA berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara China dan Indonesia. “Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah China sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan skim kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif. Jadi antara ekspor dan impor akan timpang dengan sendirinya,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk tumbuh dan berkembang industri nasional masih terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya transportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit.

“Dengan kendala yang demikian besar, Fraksi Partai Golkar menilai tidak etis bagi pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional ‘mati’ dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan ACFTA.”

Sektor industri yang akan terpuruk jika ACFTA dilaksanakan sesuai kajian Partai Golkar adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.

“Dengan Vietnam saja produk manufaktur kita sudah kalah, apalagi dengan produk China. Kami menyarakan kepada pemerintah untuk meneliti dan mengkaji produk-produk mana yang sudah siap untuk dilepas dalam rangka perdagangan bebas itu.”

Bagi produk-produk industri yang belum mampu bersaing, tuturnya, sebaiknya pemerintah melakukan renegoisasi agar produk itu ditunda dimasukkan dalam daftar perdagangan bebas China-Asean.
�
FPG meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan dunia usaha. “Pemerintah harus membantu dunia usaha dalam upaya meningkatkan kinerja melalui regulasi, insentif dan fasilitas yang memungkinkan dunia usaha mampu bersaing secara kompetitif.”

Pemerintah pusat dan daerah, jelasnya, harus sinkron dalam mengambil dan menjalankan kebijakan. “Selama ini, kebijakan pemerintah pusat, kadang-kadang dijalankan berbeda di daerah, hal itu tercermin dengan banyaknya perda yang tidak business friendly,” papar Ade.(yn)