Banda Aceh, 20/10 (ANTARA) – Menteri Perindustrian yang bakal dijabat MS Hidayat diharapkan membuat kebijakan regulasi perindustrian yang bisa mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di daerah-daerah.

“Saya berharap Menperin Hidayat membuat regulasi yang mempermudah investor membangun industri di Indonesia, terutama di daerah-daerah untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Ketua Kadin Aceh, Firmandes di Banda Aceh, Selasa.

Ia menilai Hidayat sangat tepat diangkat menjadi Menperin, karena sejak menjadi Ketua Kadin, beliau telah memiliki jaringan yang luas, sehingga bisa menarik para pengusaha baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

“Saya kira Hidayat sangat pantas menjadi Menperin, karena selama menjadi Ketua Kadin, hubungan pemerintah dengan dunia usaha cukup harmonis,” katanya.

Ia menyebutkan, diangkatnya Hidayat menjadi menteri di satu sisi merupakan kebanggaan tersendiri bagi kalangan pengusaha, tapi di sisi lain Kadin merasa kehilangan tokoh yang selama ini telah berbuat banyak terhadap organisasi.

“Kami berharap, pimpinan Kadin mendatang bisa melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh Hidayat,” ujar Firmandes yang juga anggota DPR Aceh itu.

Terlepas dari itu semua, ia berharap, Hidayat yang telah berpengalaman berkecimpung di Kadin agar tetap memperhatikan dunia usaha dengan memberikan kemudahan di dalam menanamkan modalnya.

Selain itu, Firmandes juga berharap, Hidayat bisa memperluas pasar hasil industri di tanah air, apalagi penduduk Indonesia sekarang ini mencapai 200 juta jiwa.

“Pasar luar negeri itu perlu, tapi jangan melupakan pasar dalam negeri yang potensinya sangat besar. Pasar dalam negeri juga tahan terhadap krisis ekonomi,” katanya.

Selanjutnya, hubungan antara buruh dan perusahaan agar lebih diperhatikan, sehingga tidak mudah terjadi mogok kerja, yang akhirnya sama-sama dirugikan, katanya.

Serang – Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengeluhkan sikap arogan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam menanggapi desakan pelaku industri keramik yang saat ini dihantui kebutuhan pasokan gas dan keinginan untuk bertransaksi rupiah dalam setiap pembelian gas dengan PGN.

Ketua umum Asaki Achmad Widjaja mengatakan kelancaran pasokan gas bagi industri keramik sangat penting karena gas menjadi instrumen utama dalam industri keramik. Sayangnya  persoalan pasokan gas, harga gas, mata uang transaksi pembelian gas sering menghambat industri keramik

Ia mengatakan akibat pasokan gas hanya dipasok dari PGN, menyebabkan terjadinya monopoli distribusi gas oleh PGN. Contoh arogansi PGN, lanjut Achmad, terjadi ketika ada pabrik keramik anggotanya mengalami kendala pembayaran gas ke PGN. Tak jarang anggota-anggota Asaki menerima ancaman pemutusan pasokan gas.

“PGN mereka memang memonopoli pasokan gas, dan arogan. Anggota diancam ditutup pasokan gasnya oleh PGN,” katanya disela acara kunjungan kerja Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di pabrik Plant II Arwana, Cikande Serang, Rabu (15/7/2009).

Ia juga mengharapkan masalah transaksi pembelian gas dengan mata uang dolar AS bisa segera diubah dengan kurs rupiah. Menurutnya, selama ini industri keramik justru lebih banyak mendapatkan pendapatan dalam denominasi rupiah.

“Pendapatan industri keramik selama ini banyak berasal dari rupiah,” ucapnya.

Selain itu, pembayaran transaksi gas dengan kurs rupiah menguntungkan industri karena tidak harus bersusah payah membeli dollar dan rentan dengan fluktuasi kurs. Sayangnya sampai saat ini PGN masih tetap memberlakukan transaksi gas dengan kurs dolar AS.

Saat ini, mekanisme perubahan pembayaran transaksi pembelian gas menggunakan rupiah sedang dibahas oleh pemerintah yang difasilitasi oleh Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian. Pembahasan mengenai ini sempat terhambat karena adanya ajang pilpres.

“Sekarang sudah disampaikan oleh wapres, dalam waktu dekat, kita mungkin dapat kepastian dalam mendukung industri ini,”

Mau bangun atau renovasi rumah tapi bingung cari bahan bangunan? Tak perlu bingung karena ada 160 perusahaan bahan bangunan yang menggelar produknya di Indonesia Building Technology Expo (IndoBuildTech) yang berlangsung pada 1-5 Juli 2009 di Jakarta Convention Center (JCC), Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pameran yang sudah digelar ketujuh kalinya ini menghadirkan merek-merek ternama di sektor bahan bangunan dan desaian eksterior dan interior dari dalam dan luar negeri. IndoBuildTech diikuti 130 peserta dari dalam negeri serta 13 peserta dari Cina dan 17 peserta dari Malaysia.

“Pameran ini bertujuan memperkenalkan produk-produk bahan bangunan hingga perlengkapan eksterior dan interior dari dalam dan luar negeri,” ujar Direktur Debindo Effi Setiabudi dalam jumpa pers di JCC, Jakarta, Kamis (2/6/2009).

Dalam menggelar pameran ini, Debindo mengadakan kerjasama dengan Departemen
Perindustrian, Departemen Perdagangan, Asosasi Aneka Industri Keramik Indonesia
(ASAKI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan
Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII).

Menurut Effi, pameran ini diharapkan dapat mempertemukan para peserta pameran dengan agen-agen penjual, sehingga bisa mendorong penjualan seperti yang telah terjadi di pameran-pameran yang lalu.

“Memang tujuan pameran ini bukan melakukan penjualan di tempat, tapi lebih kepada mempertemukan para peserta (produsen) dengan para agen penjual seperti di pameran yang kita gelar tahun-tahun lalu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Effi tidak bisa menyebutkan target transaksi yang akan terjadi di pameran ini.

“Pameran ini business to business (B to B) bukan business to consumer (B to C). Jadi kebanyakan transaksi terjadi belakangan. Pameran B to B bertujuan mempertemukan produsen dengan agen penjual bukan konsumen secara langsung. Jadi kita tidak menargetkan angka transaksi pameran,” ujarnya.

Asaki.or.id – Jakarta, JAKARTA: Sekitar 80% perusahaan keramik nasional mulai memangkas jam operasional pabrik rerata 4 jam per hari. Langkah ini terpaksa dilakukan untuk menyiasati inefisiensi produksi seiring dengan penurunan permintaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya menjelaskan dari total sekitar 30 perusahaan keramik, sebanyak 24 perusahaan di antaranya mulai mengurangi jam kerja sehingga total pemanfaatan kapasitas terpasang (utilitas pabrik) berkurang dari rerata 82,46% menjadi 62%. Beberapa perusahaan yang mengurangi jam kerja, ungkapnya, antara lain PT Mulia Keramik Indah Raya, PT Arwana Citra Mulia Tbk, PT Kemenangan Jaya (merek Sahara), dan PT Lucky Keramik.

Perusahaan-perusahaan itu, lanjutnya, pada umumnya memproduksi keramik ubin (tile) dan tableware (peralatan makan). Asaki sampai sekarang belum menerima laporan adanya pengurangan jam kerja dari produsen keramik sanitari (perabot kamar mandi). “Mereka memangkas shift kerja dari 3 menjadi 2-2,5 shift per hari. Kami tidak tahu sampai kapan pemangkasan jam kerja akan berlanjut,” katanya ketika dikonfirmasi, kemarin.

Kalangan produsen, katanya, khawatir jika penurunan ekspor keramik ke pasar UE dan AS terus berlanjut hingga akhir tahun, keadaan tersebut berpotensi membuat aktivitas produksi di fasilitas brick kiln (dapur pemanggangan) terhenti. Menurut kalkulasinya, ekspor ke kawasan UE dan AS pada tahun ini berpotensi anjlok hingga 30% senilai US$99 juta dari total ekspor US$330 juta. Penurunan ekspor bisa berdampak pada penghentian produksi karena skala keekonomiannya tidak tercapai. “Kalau proses produksi dihentikan, fasilitas kiln bisa rusak. Dampak selanjutnya adalah kinerja produksi industri keramik nasional bisa anjlok hingga 50%,” katanya.

Saat ini, produsen masih melanjutkan produksi kendati terjadi pembengkakkan biaya sekitar 30% dari komponen gas. Namun, berlanjutnya produksi dikhawatirkan justru memicu penumpukan stok produk karena permintaan pasar melemah. “Situasi ini sangat dilematis karena dengan pembengkakan biaya operasional, margin keuntungannya juga semakin kecil,” terangnya.

Meskipun demikian, produsen berharap tidak sampai terjadi penumpukan stok produksi mengingat pasar lokal masih cukup potensial untuk dioptimalkan seiring direalisasikannya proyek-proyek pembangunan perumahan dan infrastruktur rusunami. Widjaya menilai pengalihan pasar ekspor ke kawasan alternatif seperti Asia dan Afrika tidak signifikan untuk menutup penurunan ekspor ke UE dan AS karena diprediksi hanya mampu menyerap sekitar 5%-8% dari total ekspor keramik nasional. Mulai PHK Kendati terjadi pengurangan ekspor cukup signifikan, Widjaya mengatakan kalangan produsen keramik belum berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, sekitar 500 pekerja di PT Mulia Keramik Indah Raya dan PT Mulia Glass (anak usaha PT Mulia Industrindo Tbk) terpaksa di-PHK sejak 29 Januari hingga 18 Februari 2009. Ketua Umum Serikat Buruh Kimia Kesehatan dan Farmasi (SBKIKEF) PT Mulia Industrindo Tbk Suryono mengungkapkan PHK tersebut dilakukan secara sepihak karena karyawan menuntut perbaikan kesejahteraan. “Penghasilan kami sangat kecil dan banyak pekerja terjerat utang. Karena itu, hari ini [kemarin] kami turun ke jalan [demonstrasi],” katanya dalam keterangan pers yang diperoleh Bisnis.

Di tempat terpisah, Presiden Direktur PT Mulia Industrindo Tbk (PT MI) Hendra Heriyadi mengatakan demonstrasi yang dilakukan SBKIKEF merupakan aksi ilegal. “Mereka menghasut karyawan lain untuk melakukan mogok kerja dengan memblokade jalan masuk ke pabrik. Kami mengenakan sanksi kepada mereka yang ikut mogok.” Dia mengakui perusahaan terpaksa melakukan PHK sekitar 500 orang karyawan, tetapi kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan penurunan produksi keramik, mengingat perusahaan masih sanggup berproduksi normal sekitar 50 juta m2 per tahun. Dari sekitar 9.000 karyawan PT MI, katanya, sebanyak 8.200 orang tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan tidak pernah ada masalah dengan perusahaan. “Kalau soal upah, UMR [upah minimum regional] kami sudah naik 15% dan justru menjadi yang tertinggi di kawasan industri Jababeka atau setara Rp1,13 juta per bulan,” katanya.

Asaki.or.id – ASAKI, JAKARTA: Biaya produksi di seluruh perusahaan keramik nasional diperkirakan melonjak 120% pada kuartal IV/2008 menyusul rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) yang berencana kenaikan harga gas untuk industri sesuai dengan mekanisme pasar.

Kebijakan PGN tersebut membuat industri keramik nasional semakin terjepit di tengah sulitnya mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan akibat kekeringan likuiditas dan krisis listrik listrik yang masih terus berlannjut.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya mengungkapkan apabila harga gas dinaikkan sesuai dengan mekanisme pasar, secara otomatis harga akan melonjak dari US$3,5 per juta Btu (British thermal unit) menjadi US$6,5 – US$7 per juta Btu.

“Apabila harga gas tidak dinaikkan pun, biaya produksi kami sudah meroket 20% akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp9.000 ke Rp12.000. Kalau komponen gas ikut dinaikkan, akumulasi kenaikannya bisa mencapai 120%,” kata Widjaya saat dikonfirmasi, kemarin.

Seluruh perusahaan keramik nasional, ujarnya, tidak akan mampu bertahan di tengah krisis dengan lonjakan biaya produksi setinggi itu, mengingat harga jual produk tidak dapat dinaikkan untuk menutup lonjakan harga gas karena daya beli konsumen lokal dan ekspor sedang melemah.

Apabila pemerintah berkeras menaikkan harga gas sesuai mekanisme pasar, industri keramik tidak dapat mempertahankan efisiensi produksi pada 2009.

Sesuai dengan analisis Departemen Perindustrian, resesi ekonomi dunia telah menyebabkan sejumlah perusahaan keramik berorientasi ekspor seperti PT Doulton Indonesia dan PT Mulia Keramik memangkas ekspor sekitar 30%-35%.

Jika terjadi inefisiensi produksi, ujar Widjaya, sedikitnya 30 perusahaan keramik akan menghentikan operasi secara bertahap sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 15.000-20.000 orang tidak mungkin dihindari.

Selain itu, rencana investasi baru senilai US$200 juta yang telah disiapkan tujuh perusahaan juga terancam batal. Tujuh perusahaan itu masing-masing PT Arwana Citra Mulia Tbk yang menanamkan modal sebesar US$29,75 juta, PT Doulton Indonesia (US$30 juta), dan PT Primanusa (US$40 juta).

Tidak ketinggalan, PT Inti Keramik, PT Pancawarna (merek Indogres), PT Jui Shin (merek Garuda Keramik), dan PT Kaisar Keramik. “Untuk itu, Asaki secara tegas menolak tegas rencana kenaikan harga gas sesuai dengan mekanisme pasar oleh PGN. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] hendaknya jangan menyetujui usulan PGN ini karena dampaknya sangat kontraproduktif terhadap industri. Pemerintah harus bisa bersikap adil,” katanya.

ESDM setuju

Sementara itu, Direktur PGN Michael Baskoro PN mengaku Departemen ESDM telah menyetujui rencana PGN menaikkan harga gas sesuai dengan mekanisme pasar, setelah manajemen bertemu dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi ESDM Evita Herawati Legowo, pekan lalu.

Menurut Michael, sikap pemerintah itu sekaligus menghapus niatan pemerintah sebelumnya yang akan mengatur harga gas PGN melalui Peraturan Menteri ESDM tentang formula harga gas, yang hingga kini belum terealisasi.

Dia berpendapat penetapan harga melalui mekanisme pasar cukup adil. Selama ini, katanya, PGN diperlakukan tidak adil karena harus membeli gas dari produsen dengan harga pasar, sedangkan harga jualnya diatur pemerintah.