JAKARTA – Pasar keramik nasional pada tahun depan diperkirakan bisa mencapai Rp20 triliun. Angka itu mengalami kenaikan dari tahun ini yang sebesar Rp17 triliun dan realisasi 2010 Rp14,7 triliun. Pasar keramik pada tahun depan bisa mengalami kenaikan apabila pemerintah bisa menjamin adanya pasokan gas bagi sektor keramik serta memperbaiki kondisi infrastruktur yang hingga saat ini masih menjadi kendala.

“Untuk penjualan domestik di tahun 2012, prediksi kami bisa mencapai Rp20 triliun. Tapi itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau tidak ada jaminan pasokan gas tentu saja target tersebut tidak akan tercapai,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Selasa (13/12/2011).

Achmad menjelaskan, berbeda dengan pasar di dalam negeri yang semakin membaik, ekspor malah mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak lagi berharap pada pasar ekspor. Sejak tiga tahun terakhir permintaan ekspor tidak bergeming. Bisa ekspor 10 persen dari total produksi saja kita sudah sangat bersyukur. Jadi orientasi kita saat ini adalah memperkuat penjualan di pasar domestik saja,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri keramik nasional bukan lagi persaingan dengan produk-produk keramik impor asal China, namun pasokan gas.

“Untuk keramik China harganya sudah mahal. Konsumen pasti pilih produk lokal. Tapi yang jadi masalah saat ini, kita justru kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar domestik karena tidak ada jaminan pasokan gas dari pemerintah,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, produksi keramik nasional adalah sebesar 243 juta meter persegi per tahun. Sedangkan untuk utilisasinya adalah 85 persen. Untuk tahun depan, kata dia, produksi bisa naik menjadi 250 juta meter persegi dan utilisasi hampir sama dengan tahun ini. Peningkatan itu bisa tercapai apabila ada jaminan pasokan gas.

Para pelaku industri dan rumah tangga pengguna gas yang dijual dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk terancam gulung tikar, sebab pertengahan November mendatang, Santos akan melakukan shut down atau penghentian produksi gas di Santos Sumenep.

Akibat penghentian ini PT PGN SBU II Jatim tak lagi mampu menjual gas ke 12.325 pelanggannya. “Shut Down akan dilakukan minggu ke dua November nanti, mungkin selesainya 2 pekan kedepan atau sekitar 15 hari.

“Selama 15 hari itu Santos harus menghentikan semua kegiatan eksploitasi gas. Artinya, produksi gas sebanyak 110 Million Metric Square Cubic Feed Day (MMSCFD), harus terhenti sementara,” beber Hadi Prasetyo, Kepala Perwakilan BP Migas Japalu (Jatim, Papua, dan Maluku) dalam konferensi pers di kantor BP Migas di Surabaya, Senin (24/10/2011).

Dikatakan, shut down terpaksa dilakukan karena kaki produksi gasnya ada yang retak dan aturan internasional tak mau mentolerir keretakan sedikit pun, sebab akan memicu kecelakaan kerja yang cukup fatal. Dampaknya, citra safety yang dijaga sumur eksplorasi minyak dan gas di Indonesia akan tercoreng.

“Ini juga yang membuat produksi gas di Santos Sumenep ini merosot dari 120 MMCSFD menjadi 100-110 MMCSFD. Kekurangan yang sama juga terjadi di sumur HESS Ujung Pangkah,” katanya. Pernyataan Hadi juga diamini oleh Hamim Tohari, Community Relations Coordinator Santos.

“Kami tahu, PGN sebagai satu-satunya pembeli gas kami akan merugi, tetapi untuk menutupi agar shut down tak terlalu membuat PGN dan pelanggan industrinya langsung terseok maka kami sudah mengusulkan agar shut down dilakukan dengan sistem selang-seling. Mungkin sehari berhenti produksi, sehari kami produksi lagi, hingga genap 15 hari proses perbaikan kaki produksi kami,” sela Hamim Tohari.

Ketika ditanya apakah shut down ini tak akan membuat Santos terkena finalty atau sanksi berupa ganti rugi dari PGN yang telah menjalin kontrak kerja dengan Santos, Hadi Prasetyo mengaku kerjasama antar kedua perusahaan ini berbeda dimana PGN akan mengambil semua produksi gas di Santos Sumenep berapun jumlahnya termasuk kekurangannya.

Saat disusun MoU 2005 lalu antara PGN dan Santos, kebutuhan gas tak sebesar saat ini,” kata Hadi.

Penghentian produksi gas ini akan berdampak meruginya industri, sebab pelaku industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan yang menjadi pelanggan PGN SBU II Jatim akan menghentikan semua produksi mereka.  Meskipun shut down merupakan rutinitas rutin sumur bor gas, tetapi jangka waktu shut down yang cukup lama yakni 2 minggu akan langsung membuat industri kalang kabut.

Bahkan rencana shut down ini mendapat reaksi keras dari Achmad Widjaja, Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Jatim, yang mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke Santos, PGN dan lembaga pemerintahan di Jatim yang tak mampu melindungi kepentingan industri.

“Santos sudah menggaungkan rencana shut down ini sejak awal tahun, tetapi sampai sekarang tak jelas. Kok bisa tiba-tiba saja, tanpa memberitahukan info ini kepada kami, mereka langsung memutuskan November. Santos jangan hanya mau menang sendiri, pertimbangkan juga usaha yang kami rintis saat ini,” ucap Achmad berang.

Achmad menuntut, jika ada shut down yang berkepanjangan selama 15 hari, maka Santos maupun PGN harus mampu menyediakan bahan bakar Elpiji sebagai penggantinya. Sebab 10 industri keramik yang sudah tak lagi menggunakan double engine untuk cadangan energi mereka, akan langsung terhenti. Akibatnya 30 ribu pekerja di industri keramik akan menganggur.

“Sehari kami memasak 900 meter kubik per hari dengan biaya 27.000 per meter kubik, artinya untuk produksi sehari saja kami bisa rugi Rp 24,3 juta dan jika dikalikan 10 industri pengolahan keramik, akan merugi hingga Rp 243 juta dan itu akan terjadi selama 15 hari. Belum lagi karyawan kami juga tak bisa mendapatkan lembur. Silahkan saja hentikan pasokan gas, maka buruh yang akan bergerak dijalanan,” tantang Achmad.

Achmad pun tak bisa berpindah ke solar, karena selain biaya produksi akan meningkat 2-3 kali lipat, kini perusahaan pengolahan keramik pun sudah dilarang menggunakan solar atau bahan bakar minyak lainnya, karena alasan pencemaran lingkungan.

“Kami dituntut untuk menjalankan prinsip go green tapi kok pemerintah dan penyedia gas-nya tak mau peduli,” keluhnya.

Bukan hanya industri keramik yang akan berimbas. Imbas yang paling besar akan terasa di bidang industri lain, sebab dari 322 pelanggan industri PGN SBU II Jatim, 30 persen konsumsi gas digunakan oleh industri makanan dan minuman. 16 persen gas digunakan oleh pabrik metal sedangkan keramik menggunakan 18 persen dari total gas yang ada.sedangkan pabrik chemical menggunakan 16 persen serta glass 15 persen.

Cahyo Triyogo, General Manager PGN SBU II Jatim, membenarkan akan ada shut down dari Santos yang selama ini menyumbang 110 MMCSFD dari total 130 MMCSFD gas yang kini disalurkan ke pelanggan. Tetapi Cahyo mengaku, dampak shut down, sudah disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh pelanggannya. Namun Cahyo, menolak jika PGN harus memberikan pengganti gas berupa elpiji atau sejenisnya.

“Itu bukan kewenangan kami, sebab itu tak ada dalam perjanjian kami dengan pelanggan. Ibaratnya, seperti PLN mengalami gangguan dan listriknya mati, tak ada industri maupun rumah tangga yang minta ganti, karena itu memang kondisi alam,” kilah Cahyo.

Cahyo, memastikan semua pelanggannya sudah menyediakan pengganti energi selama gas tak bisa dialirkan ke perusahaan industri mereka. Cahyo pun mengaku PGN akan mengalami kemerosotan omset, tetapi dirinya sudah paham karena akan ada shut down setiap tahunnya.

“Ya mau bilang apalagi, shut down itu memang harus dilakukan. Industri seharusnya sudah menyiapkan energi lainnya untuk kelangsungan produksi mereka,” tandasnya.[rea/

INVESTOR DAILY :: 21 Juni 2011 JAKARTA – Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, hari ini (Selasa, 21/6), dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kepastian pasokan gas.

“Dengan adanya MoU itu, pasokan gas untuk industri diharapkan lebih terjamin sesuai kontrak,” kata Ketua Umum FIPGB Ahmad Safiun di Jakarta, Senin (20/6).

Dia menjelaskan, selama 2010 PGN hanya memasok 828 mmscfd dari kontrak 1.039 mmsscfd. Tabun ini, kontrak pasokan gas untuk industri sekitar 1.016 mmscfd. Namun, dari jumlah itu, yang terealisasi diperkirakan hanya 751 mmscfd.

“Kami meminta PGN memenuhi pasokan gas sesuai kontrak. Untuk kekurangan gas, PGN bisa menurunkan jatah ekspor gas ke Singapura dan mengambil dari lifting gas yang dipakai Chevron,” ujar dia.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Samuel Rumbajan mengharapkan pemerintah mempercepat pembangun, an infrastruktur pipa gas dari Suma-’ tera Selatan ke Jawa Barat serta dari Kalimantan ke Jawa Tengah.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, pasokan gas yang akan diberikan PGN sekitar 800 mmscfd. “Keuntungan PGN yang cukup besar harusnya dikembalikan untuk investasi pengembangan pipa,” ujar Panggah.

Sementara itu, Menperin MS Hidayat mengungkapkan, di sela kunjungan kerja ke Jepang pekan lalu, pihaknya telah menegaskan kepada Pemerintah Jepang bahwa Indonesia akan membatasi, bahkan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas, seperti bahan tambang mineral, produk agro, dan petrokimia.

“Industri di Jepang harus siap-siap tak bisa mengimpor lagi bahan mentah mineral dari Indonesia mulai 2014. Pemerintah mengajak investor Jepang membangun pabrik pengolahannya di Indonesia,” kata dia. (eme)

Penulis : Gayatri
Minggu, 22 Mei 2011 23:37 WIB
ANTARA/Saiful Bahri/rj
JAKARTA–MICOM: PT Perusahaan Gas Negara tak dapat menjamin kepastian suplai gas untuk kebutuhan industri menyusul belum juga ditandatanganinya nota kesepahaman antara BUMN gas tersebut dengan kalangan industri. Untuk itu, pemerintah mulai mengaji kemungkinan untuk melakukan impor gas dari Timur Tengah.

“Jika PGN tidak bisa memenuhi gas untuk industri, pemerintah akan lakukan impor dari Tmur Tengah. Sudah ada importir yang menawarkan diri,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Menurut Hidayat, harga gas impor akan sama dengan harga gas industri yang saat ini disuplai PGN. Menurut catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), harga tersebut berkisar US$7 per mmBtu.

Untuk kesiapan terminal, Hidayat mengatakan pemerintah dapat menggunakan terminal yang dapat disewa di Aceh. “Nanti kalau gas diimpor, akan menggunakan terminal gas yang akan disewa,” kata Hidayat.

Namun demikian, pihak industri masih menganggap wacana impor gas tersebut prematur. Sebab, kendala infrastruktur untuk penyaluran gas impor masih sama berantakannya dengan kendala penyaluran gas domestik.

“Gas impor bisa masuk ke tangki Arun di Aceh, tapi pemerintah kan belum putuskan siapa yang pegang. Nanti dari sana bagaimana membawanya ke Sumatra, Jawa, apakah dengan kapal. Semua masih terbentur infrastruktur,” ujar Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaya.

“Tangki itu kan punya Kemenetrian Keuangan, digunakan dengan kontrak kerja. Sekarang mau dibikin kontrak karya tapi nggak tahu mau dikasih ke siapa. Bisa Pertamina, bisa siapa.”

Untuk itu, Achmad mengatakan, wacana impor gas sebetulnya baru dapat berjalan tahun depan. Untuk memenuhi kebutuhan gas industri di paruh kedua tahun ini, pihak industri masih mengharapkan nota kesepahaman dengan PGN untuk dapat segera ditandatangani.

“Nota kesepahaman ini mandeg di PGN, PGN lambat. Padahal sudah satu setengah bulan sejak ketemu di Kemenperin pada 5 April lalu,” keluh Achmad.

Menurut Achmad, pasokan kebutuhan gas industri dapat dipenuhi dari gas domestik tanpa perlu impor. Dari kebutuhan 863 MMscfd sampai akhir tahun ini, PGN baru dapat memenuhi 583 MMscfd.

“Kurang 200 plus-plus (MMscfd) sekian-sekian saja ada di Indonesia raya ini, tapi butuh keputusan politik untuk mengalirkannya ke industri,” sergahnya.

Data FIPGB, permintaan gas untuk industri tahun ini mencapai 2.798,69 MMscfd, listrik 2.397 MMscfd, LNG 4.916 MMscfd, dan sektor berpotensi lainnya 447 MMscfd. Pasokan gas melalui pipa PGN hanya 1.500 MMscfd, atau hanya 75% dari utilisasi pipa yang dimiliki PGN. Padahal, menurut FIPGB, produksi gas indonesia lebih dari cukup untuk memaksimalkan pipa PGN. Jatah gas industri dari PGN masih harus dikurangi alokasi gas untuk BUMN yang sekitar 800-1.000 MMscfd. (*/OL-3)