TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepincut keramik buatan PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, Bogor, Jawa Barat. Ketertarikan keramik itu tidak terlepas dari motif keramik yang dinilainya alami dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. “Tadi pak Syarif (Direktur PT Industri Keramik Kemenangan Jaya) mengatakan banyak yang kagum terhadap desain dan produk dari keramik perusahaan ini, saya pun kagum, apalagi bermotifkan bambu tadi. Saya bisik-bisik sama istri, kapan-kapan kita beli,” ungkap SBY saat memberikan sambutan di PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, Bogor, Jabar, Minggu (1/5/2011). “Jangan dikasih, saya beli karena saya punya uang untuk membeli,” tegasnya. Dengan kekagumannya akan keramik yang diproduksi PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, SBY berharap perusahaan yang 100 persen modalnya milik putra bangsa itu tidak takut bersaing dengan produsen-produsen keramik luar negeri. SBY menangkap kekhawatiran untuk bersaing saat mendengar laporan Direktur PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, Syarif Said. “Tadi Pak Syarif mengatakan persaingan suka kalah dengan yang besar. Ya begitulah dunia. Ibarat ada orang punya truk besar, bapak truk kecil. Kalau truk kecil nabrak truk besar, ya kalah, mungkin terpelanting,” katanya. “Tapi truk besar enggak bisa masuk jalan-jalan kecil. Bapak bisa masuk di situ, cari peluang, pasar, untuk menjual produknya. Saya dengar sudah tembus ke luar negeri. Berarti truk kecil pun, dengan ikhtiar, akal, taktik, akan bisa juga mendapat pasar,” tegas SBY. Kunjungan SBY ke PT Industri Keramik Kemenangan Jaya berkenaan dengan peringatan hari buruh internasional yang jatuh pada hari ini, Minggu (1/5/2011). SBY datang dengan didampingi ibu negara, Ny Ani Yudhoyono. Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Tidak ketinggalan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan didampingi istri. Usai melihat sejumlah produk PT Industri Keramik Kemenangan Jaya, SBY berbincang-bincang dengan sejumlah sejumlah pekerja perusahaan tersebut. Dalam perbincangan yang dimoderatori Menakertrans Muhaimin Iskandar, beberapa pekerja menanyakan sejumlah permasalahan seperti Jamsostek, dampak globalisasi, dan pemotongan pajak penghasilan atau PPh.

Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa ( kiri) didampingi Ketua Asosiasi Keramik Indonesia Achmad Widjaja (dua kanan) dan Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo (dua kiri) mendengarkan penjelasan dari CEO PT. Arwana Citramulia Tbk Tandean Rustandy (kanan) dalam peresmian Plant IIC Extension Arwana, Serang, Banten, Jumat (1/4). Dengan pabrik baru di Plant IIC Extension tersebut, kapasitas produksi pabrik keramik Arwana dapat mencapai 40,87 juta meter persegi per tahun dari kapasitas produksi semula 38,3 juta meter persegi per tahun. FOTO ANTARA/Rosa Panggabean/ss/mes/11.

Jakarta (ANTARA news) – Wakil Presiden Boediono menjamin bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengadaan gas bagi industri dalam negeri asalkan mereka juga bersedia membeli dengan harga pasar atau tidak meminta potongan harga.

“Pemerintah berniat untuk memenuhi permintaan gas industri dalam negeri tapi mereka harus membeli dengan harga pasar,” kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Kamis.

Penjelasan itu disampaikan Yopie usai mendampingi Wakil Presiden Boediono menerima Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi Achmad Saifun dan sejumlah pengurus forum tersebut.

Dikatakannya, dalam pertemuan tersebut para industriawan meminta pemerintah memberikan jaminan pasokan gas yang akan digunakan untuk mengolah berbagai keperluan industri.

Dalam pertemuan itu, kata Yopie, Wapres bisa memahami keinginan para industriawan nasional tersebut dan menjanjikan akan memberikan jaminan pasokan gas kepada mereka.

Pemerintah sendiri, katanya lebih lanjut, sudah memiliki sarana infrastruktur berupa tempat penyimpanan gas terapung (floating storage) di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Sumatera Utara.

“Keberadaan `foalting storage` tersebut diharapkan bisa memudahkan pengguna memperoleh gas,” kata Yopie.

Masalah yang dihadapi para pengusaha nasional adalah tidak ada kepastian pasokan gas sehingga mengganggu produksi.

Terkait dengan kemungkinan diperbaharuinya kontrak pembelian gas oleh negara asing, Yopie menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena apabila dilanggar akan dikenai tindakan pelanggaran.

Jakarta Post: Gas supply for industries this year remains uncertain as the government says that the allocation may slump due to lack of infrastructure and contract expirations with several gas suppliers, an industry association says.

Forum for Natural Gas Using Industries (FIPGB) secretary-general Achmad Widjaya said that as of today, the government and state gas distributor PT Perusahaan Gas Negara (PGN) had not finalized the precise number for gas allocation for industries.

“We’ve requested that the government allocate 1,016 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas for industries, but due to the decline, the government said it could only supply 751 mmscfd,” he told a press conference following a meeting with oil and gas director general Evita Herawati Legowo at the Energy and Mineral Resources Ministry in Jakarta.

The forum was now struggling to secure a minimal allocation of 796 mmscfd to support member-companies’ production activities, Ahmad said, adding that to optimize the industrial sector performance, the government should be able to allocate around 1,500 mmscfd.

He said that during the meeting Evita told him that the gas supply might decline this year due to the lack of pipelines and terminations of contracts with several producers.

She also warned industries about the possibility of soaring natural gas prices, and asked whether they were ready to absorb the allocated supply at higher prices, Achmad said. “The director general estimated that the gas price might reach US$8.80 [Rp 80,000] per million British thermal unit (mmbtu) next year, up from only $6.3 currently,” said Achmad, who is also the chairman of the Indonesian Ceramic Industry Association.

Uncertain gas supply for industries has long been a major factor hindering the development of the country’s industrial sector and one reason why many potential investors have canceled investment plans.

Achmad said that heavy gas users such as ceramic, glass and cement producers were forced to reduce their working hours due to the gas supply shortage. If the government failed to ensure sufficient gas allocation for industries, many foreign investors might relocate their factories to other countries, he added.

In answer to industry requests, Evita promised to take all measures necessary to ensure industries received sufficient gas supply, but said the government was not ready to reveal the precise number yet.

She added that currently the main constraint that might impede gas supply for industries was lack of infrastructure due to the limitations of PT PGN’s pipeline network.

Upstream oil and gas regulator BPMigas claimed that the agency had boosted the natural gas allocation for industry from 1,203.18 mmscfd last year to 1,690.43 mmscfd this year. However, FIPGB said that the number included allocations for state electricity utility PT PLN and fertilizer producers, while for industry alone the allocation was only 536 mmscfd in 2010.

Energy and Mineral Resources Minister Darwin Zahedy Saleh had also said that the government would ensure gas supply for PLN and fertilizer producers first before other industries, because electricity and fertilizer were correlated with the country’s energy and food security.

The gas supply shortage for industries contradicts the country’s surging natural gas production.

BPMigas official data shows that since 2007 Indonesia’s gas production has grown consistently. Production reached 7,460 in 2008, increasing from 7,283 mmscfd a year earlier, and then jumped to 7,962 mmscfd in 2009 and 8,888 mmscfd last year.

Jakarta – Kalangan industri belum mendapatkan kepastian soal alokasi pasokan gas yang jelas dari pemerintah. Akhirnya mereka pun ‘berteriak’ meminta kejelasan pemerintah, apalagi kabarnya alokasi pasokan gas untuk industri bakal menurun.

“Selama ini pemerintah selalu mempiroritaskan penggunaan gas untuk pupuk, PLN, transportasi, dan rumah tangga. Industri tetap akan dialokasi namun belum ada angka finalnya,” jelas Sekjen Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaya di Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/1/2011).

Achmad mengatakan, total kebutuhan gas industri di tahun ini mencapai 796 MMSCFD.

“Data dari BP Migas sekitar 1.600 BBTUD itu dipasok masuk untuk PLN dan pupuk. Pasokan gas kita itu lebih ke hilir seperti industri makanan dan minuman, kaca lembaran, dan semen. Sehingga kebutuhannya mencapai minimal 796 MMSCFD,” ujar Achmad.

Achmad juga mengatakan kurangnya penyajian data dari industri pengguna gas menjadi penyebab belum keluarnya angka final terkait pasokan.

“Kami minta pasokan gas sebanyak 1,016 MMSCFD, namun ada perkirakan penurunan sehingga hanya mendapat pasokan sebesar 751 MMSCFD. Mengingat ada beberapa lapangan gas yang akan habis masa kontraknya. Jadi kami sudah tanya ke Bu Dirjen (Dirjen Migas ESDM) apakah kami akan tetap dapat 796 MMSCFD seperti yang di kontrak (seperti yang ada di PGN) atau tidak,” tutur Achmad.

Dikatakan Achmad, pelaku industri saat ini diterjang berbagai beban dan kendala dari pemerintah. Setidaknya ada 3 ‘bonus’ yang diberikan pemerintah di tahun ini.

“Di awal tahun ini kita sudah dapat 3 bonus dari pemerintah. Bonus itu yakni, pencabutan capping listrik, pasokan gas yang belum jelas, serta kenaikan UMP (upah minimum provinsi),” ucap Achmad.

(nrs/dnl)