Wapres Jamin Gas Industri Domestik

“Dalam jangka pendek memang pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri, masih terbatasnya infrastruktur,” katanya, saat membuka Forum Keramik Dunia 2010 di Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji dan menghitung tingkat kebutuhan dan ketersediaan energi, khususnya gas bagi konsumsi domestik. “Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri adalah infrastruktur seperti pipa penyaluran dan terminal penerima serta harga yang kompetitif,” ungkap Boediono menegaskan.

“Karena itu, saya sudah mengadakan dialog untuk membahas hal itu, apalagi pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi nasional berbasis gas, karena selain harganya murah dari minyak juga ramah lingkungan,” ujarnya.

Diungkapkan Wapres, saat ini pemerintah akan meningkatkan kapasitas pipa gas di Jawa Barat dan pembangunan pipa gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan gas dalam negeri.

Adapun masalah harga, Boediono menegaskan, harga yang ditetapkan sesuai dengan keekonomian dan kompetitif. “Jangan, karena untuk kebutuhan dalam negeri lalu harga yang diminta harus serendah-rendahnya dari harga yang dijual ke luar negeri, hingga tidak mencapai harga keekonomian yang justru akan berujung pada pemberian subsidi yang akan membebani APBN dan rakyat sendiri dalam jangka panjang,” tuturnya.

Namun pemerintah yakin pada jangka menengah, kebutuhan energi terutama gas dengan pertumbuhan ekonomi nasional tujuh hingga delapan persen, dapat terpenuhi untuk kebutuhan domestik termasuk industri keramik.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengeluhkan kurangnya pasokan gas untuk industri keramik.

Ketua Umum Asaki Achmad Widjaya, menyampaikan, hingga saat ini kapasitas produksi dari industri keramik baru mencapai 75 persen atau 55 juta meter kubik per tahun sehingga omzetnya baru mencapai Rp 18,2 triliun.

“Padahal, bahan baku berlimpah, sumber daya manusia tidak ada masalah, transportasi dan pasar juga tidak ada masalah. Yang menjadi ancaman bagi kami adalah justru pasokan energi, untuk gasnya,” kata Achmad.

“Ada yang sudah mengantongi hak membangun, tapi belum membangun. Sebaiknya diserahkan kembali ke negara, agar kita bisa mencari yang mampu,” kata Boediono dalam pembukaan World Ceramics Tiles Forum di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (30/6).

Kontraktor yang dimaksud, kata Wapres, adalah BUMN dan swasta yang telah memiliki kontrak sejak lama tetapi enggan membangun infarastruktur karena terhambat harga gas yang jauh dari angka keekonomian. Keterbatasan infrastruktur gas saat ini masih mengganggu suplai gas.

Soalnya, pembangunan infrastruktur gas domestik masih belum terakselerasi. Hal ini mengakibatkan banyak biaya yang hilang. “Yang sudah punya hak untuk membangun harus cepat membangun. Kalau tidak, yang tersandera banyak sekali. Yang terhambat sektor listrik, transportasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Pemerintah saat ini sedang membangun infrastruktur pipa, receiving terminal untuk LNG, dan jaringan gas untuk kebutuhan industri, transportasi, dan rumah tangga. Boediono berharap infrastruktur gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa segera diselesaikan. Infrastruktur di Jawa Barat sudah mencukupi. “Mudah-mudahan secara bertahap kendala yang menghambat bisa diatasi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah tetap konsisten mengutamakan industri dalam negeri. Hal ini diharapkan bisa mendongkrak tingkat perekonomian. Boediono mengaku pemanfaatan dan penyerapan gas untuk industri masih terbatas. “Belum bisa dipaksakan. Alasannya, dukungan infrastuktur yang belum memenuhi,” katanya.

Meski begitu, kata Boediono, pemerintah sedang menyusun sistem energi yang berbasis gas yang mendukung kegiatan perekonomian dan lingkungan hidup. Hal ini juga agar biaya industri lebih murah. “Gas dan hidrokarbon tersedia banyak dan harus dikelola dengan baik,” katanya.

Pemerintah juga mengkaji kebijakan yang menghambat investasi. “Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan disampaikan ke publik dan pelaku usaha,” katanya.

Mengenai harga gas, pemerintah menyatakan harga jual gas juga masih dikaji. Dia mengingatkan agar industri tidak mengharapkan harga yang murah. “Itu tidak fair. Memang masih mungkin harga jual gas dalam negeri lebih murah dari harga jual luar negeri dengan tetap mempertimbangkan harga keekonomiannya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa harga di dalam negeri yang terlalu murah akan memberikan konsekuensi adanya imbalan yang harus dilakukan pemerintah. Yakni, memberikan konsesi-konsesi yang mungkin nilai keekonomian lebih tinggi di masa mendatang. “Jika dipaksakan, akan ada subsidi terselubung yang berdampak pada APBN termasuk rakyat. Apalagi harga yang jauh dari keekonomian akan menganggu industri hulu gas sesuai dengan hukum ekonomi,” katanya. (Tup/OL-5)

“Produk keramik Indonesia kualitasnya bagus sehingga memiliki prospek yang bagus, tak mengherankan bisa diterima pasar Eropa,” kata Ketua Forum Keramik Dunia Alfonso Panzani di sela-sela acara Indonesia Building Technology Expo (IndoBuildtech) 2010 di JCC, Rabu (30/6/2010).

Panzani menambahkan Indonesia saat ini sudah menjadi produsen keramik yang hebat dan diperhitungkan di pasar dunia. Adanya ketersediaan bahan baku yang berlimpah, tenaga ahli yang memadaii dan penggunaan teknologi keramik yan maju dan berkembang menjadikan Indonesia menjadi produsen keramik luar biasa.
“Saya kagum dengan produk keramik yang desainnya mirip kayu,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Ahmad Wijaya mengatakan dari sisi teknologi pembuatan dan desain produksi, pabrik-pabrik keramik Indonesia sudah mengadopsi penggunaan teknologi digital. Bahkan saat ini produksi keramik berbahab baku lempung dari lumpur sedang dikembangkan dengan berbagai desain yang teranyar.

“Meski saat ini kita mendapat ancaman terdekat kita adalah India, karena mereka mulai menghilangkan produksi batu marmer mereka,” jelasnya.

Saat ini kata dia dari kapasitas produksi keramik lokal mencapai 243 juta meter persegi keramik per tahun. Sementara sebagian produksi lebih banyak diekspor diantaranya sebelum krisis 2008 hampir sebanyak 12% diekspor ke AS dan 8% diekspor ke Uni Eropa.

“Salah satu negara yang mau tak mau harus impor dari Indonesia adalah Australia karena paling dekat dari Indonesia,” katanya.

“Semua jenis produk komoditi pertanian seperti CPO, Karet, Kakao sangat berpeluang untuk lakukan ekspansi. Namun, perlu mengupayakan temuan nilai tambah produk,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Frangky Sabarani di Jakarta, Sabtu (9/1).

Selain komoditi pertanian produk Makanan dan minuman, produk keramik sangat berpeluang menjangkau pasar Asean dan China. “Peluang ekspor keramik ke China sangat tinggi. Hanya saja justruk produksi dalam negerinya yang kurang,” kata Frangky.

Pada kesempatan yang sama Deputy Bidang Kajian UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan salah fokus program pemerintah hadapi FTA-China adalah pengembangan industri keramik dalam negeri.

“Pemerintah tengah fokus pada pengembangan industrik keramik dalam negeri mengingat peluang pasarnya sangat terbuka, terutama di luar negeri, seperti China,” katanya.

Lanjutnya, dalam upaya mengembangkan industri keramik dalam negeri pemerintah sudah menetapkan beberapa daerah pengembangan industri keramik diantaranya, industri keramik di Jogya, Balipejaten, Bayu Mulet di Lombok.

“Problem yang dialami industri keramik kita adalah soal kualitas, desain serta upaya promosi. Sebenarnya di Lombok mereka sudah punya tempat promosi sendiri tetapi karena kurangnya wisatawan yang datang akibat dari lemahnya koordinasi makanya jadi iddle. Kedepannya, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas da desain serta membantu upaya promosi,” jelasnya.

Sementara dari sekian produk yang ada produk garmen dikhawatirkan menjadi sangat tertekan. Serbuan garmen dari china bakal menyebabkan persaingan dengan garmen dalam negeri sangat tertantang.

Misalnya tambah I Wayan, untuk harga satu meter kain sutra di pasar tanah Abang, Jakarta Pusat, Sutra impor dari China bisa Rp25 ribu per meter, sementara harga produk lokal bisa mencapai Rp50 ribu per meter. [san/cms]

Kalangan pelaku industri keramik di Indonesia mengakui bahwa tingkat kemandegan yang terjadi di dunia industri keramik di Indonesia selama 10 tahun terakhir sudah parah. Selama itu pula industri keramik dihantui masalah kebutuhan pasokan gas yang tidak tepecahkan karena pemerintah arogan dan tidak memiliki komitmen.

Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengaku geram terhadap sikap PT Perusahaan Gas Negara (PGN), yang dinilai arogan dalam menanggapi desakan pelaku industri keramik terkait kebutuhan pasokan gas sekaligus keinginan untuk bertransaksi rupiah dalam setiap pembelian gas dengan PGN.

“Bagi industri keramik, kelancaran pasokan gas merupakan hal yang vital karena gas merupakan instrumen utama industri ini. Tetapi selama ini pasokan, harga, dan mata uang transaksi pembeliannya malah memberatkan,” kata Ketua Umum Asaki, Achmad Widjaja, kepada Warta Kota di Gedung Merpati, Jalan Angkasa, Jakarta, Rabu (2/11).

Sehari sebelumnya Asaki mendatangi PT PGN Persero di Gedung PGN, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta untuk mendesak agar PGN menanggapi desakan pelaku industri keramik soal kebutuhan pasokan gas dan berbagai masalah terkait.

Sebenarnya, kata Widjaja, masalah yang muncul lebih merupakan akibat terjadinya monopoli distribusi gas. Karena itu, katanya, PNG kemudian menjadi arogan dan tidak mau tahu keperluan dunia industri.

Manurut dia, salah satu bentuk arogansi PGN terjadi ketika pabrik-pabrik keramik mengalami kendala pembayaran gas, mereka menerima ancaman pemutusan pasokan. “Anggota kami diancam ditutup pasokan gasnya. Seperti itulah sikapnya,” katanya.

Padahal, kata Widjaja, kalau mau jujur pemerintah dan PN Gas tahu bahwa saat ini industri keramik termasuk satu-satunya industri milik anak bangsa yang masih bertahan. “Lainnya sudah jadi milik asing. Ini karya anak bangsa yang masih bertahan dan mampu memberikan kontibusi satu triliun rupiah per bulan kepada negara,” katanya.

Widjaja juga mendesak PGN agar transaksi pembelian gas yang selama ini dilakukan dalam mata uang dolar AS bisa dilakukan dengan kurs rupiah. Sebab selama ini industri keramik lebih banyak mendapatkan pemasukan dalam denominasi rupiah dan pelaku usahanya tidak harus bersusah payah membeli dollar yang fluktuatif. “Tapi saat ini PGN masih tetap memberlakukan transaksi dengan kurs dolar,” katanya.

Saat ini Asaki membawahi 80 anggota yang berasal dari industri kecil dan indusrri rumah tangga hingga indusri besar keramik. Omsetnya mencapai Rp 1 triliun per bulan atau lima persen di antara sektor serumpun. Ini bisa dilihat dari. penjualan keramik di dalam negeri yang mencapai Rp 8 triliun selama periode Januari – Agustus lalu..

Kebutuhan akan gas berada pada peringkat ketiga setelah pupuk dan baja. Di sektor swasta, tingkat kebutugan akan gas industri keramik menduduki perigkat pertama. “Tanpa gas, industri ini akan mati. Jadi perlu dilihat tingkat kebutuhannya,” katanya.

Tahun sengsara

Pada bagian lain penjelasannya, Achmad Widjaja mengatakan, tahun 2009 ini merupakan tahun yang berat bagi para bagi produsen keramik dalam negeri. Nilai ekspor keramik selama Januari-September 2009 hanya mencapai sekitar 25 juta dolar AS. Dibandingkan ekspor pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 100 juta dolar, angka tersebut mengalami kemerosotan 75 persen.

“Penurunan terbesar terjadi pada ekspor produk keramik ubin karena pembeli dari negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor utama, seperti Amerika, Eropa, dan Australia, mengerem pembelian. Sebab, tak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi mereka, kondisi sektor properti di negara-negara itu belum pulih,” katanya.

Bahkan Widjaja menggambarkan mekanisme ekspor saat ini berlangsung nyaris tanpa aturan. “Tidak terjadwal seperti dulu. Volumenya juga terus menurun,” kata Widjaja seraya menyebutkan para produsen keramik nyaris tak mengantongi lagi kontrak-kontrak jangka panjang yang dapat membantu produsen merencanakan produksi secara matang.

Namun, ujarnya, tren penurunan ekspor keramik sudah mulai terasa sejak 2008. Pada 2008 Asaki menargetkan ekspor 300 juta dolar AS. Sepanjang 2008 realiasasinya hanya mencapai 274,8 juta dolar. “Jadi tahun ini kondisinya lebih buruk,” ujar Widjaja

Situasi menjadi semakin sulit karena selama 10 tahun terakhir industri keramik tidak berkembang sehingga tertinggal oleh sesamanya di Asean. Anggota Asaki hanya memproduksi ubin lantai dan ubin dinding yang berglasur sementara keramik untuk ekspor tidak bisa begitu saja dijual di pasar lokal karena spesifikasinya berbeda.

Dari total kapasitas industri keramik nasional 76 ribu ton per tahun, produksi hanya mencapai 40 ribu ton atau tingkat pemanfaatan kapasitas industrinya hanya sekitar 65 persen. “Artinya, mereka hanya memproduksi 247,5 juta pieces dari kapasitas terpasang 330 juta pieces per tahun,” katanya sehingga saat ini industri keramik Indonesia terfokus ke pasar domestik. (Willy Pramudya)

Penurunan ekspor itu terjadi karena pembeli dari negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor utama, seperti Amerika, Eropa, dan Australia, mengerem pembelian. Sebab, tak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi mereka, kondisi sektor properti di negara-negara itu belum pulih.

“Sekarang ekspor tidak ada aturan, saat mereka butuh, mereka beli. Tidak terjadwal seperti dulu dan volumenya pun terus turun,” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaja

Menurut Widjaja, sekarang, para produsen keramik nyaris tak pernah mengantongi lagi kontrak-kontrak jangka panjang. Misalnya untuk masa enam bulan. Padahal, kontrak jangka panjang ini membantu produsen keramik merencanakan produksi secara matang. Soalnya, mereka memiliki detail volume, jenis, ukuran, hingga warna keramik yang diinginkan pembeli.

Menghadapi kondisi ini, menurut Widjaja, produsen hanya bisa pasrah. Apalagi, permintaan ekspor tidak lagi dapat diprediksi. Sejatinya, tren penurunan ekspor keramik ini sudah mulai terasa sejak tahun lalu. Tahun lalu, Asaki menargetkan ekspor US$ 300 juta. Namun realisasi ekspor sepanjang 2008 ternyata hanya US$ 274,8 juta. Penyebabnya, krisis ekonomi membuat permintaan ekspor pada kuartal IV-2008 melemah. “Tahun ini ternyata kondisinya lebih buruk lagi,” lanjut Widjaja.

Kini, posisi produsen makin sulit. Soalnya, keramik untuk ekspor tidak bisa begitu saja dijual di pasar lokal. “Spesifikasinya sangat berbeda,” kata Widjaja. Misalnya saja, keramik ekspor ukurannya lebih besar. Begitu pula warnanya. Alhasil, mau tidak mau, produsen memangkas kapasitas produksi mereka.

Sekarang ini, tingkat utilisasi kapasitas produksi pabrik keramik nasional hanya sekitar 75%, turun dari angka sebelumnya yang mendekati 100%. Artinya, mereka hanya memproduksi 247,5 juga pieces dari kapasitas terpasang 330 juta pieces per tahun.

“Sekarang kami fokus ke pasar domestik,” tambahnya. Penjualan keramik di dalam negeri sudah mencapai Rp 8 triliun selama periode Januari sampai Agustus lalu.

Toh, Departemen Perindustrian (Depperin) menilai, penurunan ekspor itu wajar. Tony Tonduk, Direktur Industri Kimia Hilir Depperin bilang, penurunan tersebut sudah diprediksi. “Kita juga prediksi turun tapi hingga akhir tahun paling hanya 5%-10% dari 2008,” katanya. (Cory) ]]> http://asaki.or.id/2009/11/tahun-derita-untuk-pengekspor-keramik/feed/ 0 http://asaki.or.id/2009/08/industri-keramik-sumbang-pendapatan-rp-15-t/ http://asaki.or.id/2009/08/industri-keramik-sumbang-pendapatan-rp-15-t/#comments Tue, 04 Aug 2009 05:18:42 +0000 maya http://asaki.or.id/?p=738  Industri keramik lokal terbukti mampu berkontribusikan pendapatan kepada negara mencapai Rp15 triliun per tahun tetapi industri tersebut masih dianggap sebagai sunset industry.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Achmad Widjaja, di Jakarta, Selasa (21/7). “Industri keramik masih saja dianggap sebagai sunset sehingga tidak pernah mendapatkan akses pinjaman,” katanya.

Menurut dia, lembaga keuangan formal yakni perbankan tidak pernah secara langsung datang pada industri keramik untuk menganalisis kredit secara detail.

Padahal, katanya, industri keramik mampu menghasilkan omzet hingga Rp13 triliun per tahun dan memberikan pendapatan kepada negara Rp15 trilin per tahun. “Ini membuktikan pasar keramik tidak pernah turun, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor,” katanya.

Ia mengakui, industri keramik terdampak krisis global, misalnya dalam hal terhambatnya ekspor ke Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.

Namun industri keramik memiliki pasar yang tumbuh (emerging market ) kedua di ASEAN seperti Myanmar, Kamboja, Srilanka, dan pasar domestik yang besar. “Fakta lain yang perlu diungkapkan pada 2008 terjadi peningkatan utilisasi pemanfaatan kapasitas terpasang dari 71,2 persen pada 2007 menjadi 82,47 persen dari total produksi sebanyak 332 juta m2,” ujarnya.

Selain itu, untuk produksi ubin lantai, keramik genteng meningkat 20 persen menjadi 120 juta keping, keramik tableware sebanyak 268 juta keping, keramik saniter 4,6 juta keping dan kloset jongkok 10 juta unit. Sayangnya perbankan masih sangat kecil berkontribusi pada industri keramik nasional.

Pada 2007, perbankan hanya mengucurkan dana kepada industri keramik nasional sebesar 55 juta dolar AS.

Padahal, kata Widjaja, pembenahan industri keramik nasional perlu suntikan modal setidaknya 200 juta dolar AS untuk mengembangkan bisnis, investasi dan memperbaharui teknologi. “Perbankan tidak mengucurkan kredit pada industri keramik salah satunya karena masalah naik turunnya pasokan gas dari PGN,” katanya.

Di samping itu, perbankan juga lebih memprioritaskan proyeksi keuntungan jangka pendek. Sebaliknya industri keramik membutuhkan pembiayaan investasi jangka panjang. “Jika industri keramik tidak memperoleh suntikan modal, maka akan menghambat produktivitas, target, ekspor, dan perluasan usaha. Yang pasti industri keramik sulit berkompetisi di pasar global,” katanya.

Forum itu juga bisa dijadikan perpaduan antara dunia akademik dan bisnis untuk bersama mendidik dan membangun industri keramik Indonesia melalui praktek pengalaman dunia yang terbaik, kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Achmad Widjaya di Jakarta, Kamis.

“Industri keramik sampai hari ini masih asli tidak diakuisisi oleh asing seperti perbankan, semen, tekstil dan sebagainya,” katanya di sela-sela kompetisi bisnis dan “marketing” untuk industri keramik 2009.

Achmad mengatakan, melalui ajang tersebut ia berharap industri dalam negeri dapat mengelola dan menyongsong produk lokal sembari belajar dari pengalaman dunia yang dapat diterapkan di Indonesia.

Di tengah krisis global yang berdampak terhadap segala jenis industri termasuk keramik, industri menjadi kehabisan energi sehingga perlu menciptakan inovasi.

Namun riset dan penelitian membutuhkan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu industri mengajak dunia akademisi yaitu para mahasiswa untuk memberikan ide asli.

Lima mahasiswa Universitas Parahyangan yang berhasil menjadi pemenang pertama kompetisi tersebut menjadi wakil Indonesia dalam ajang World Tile Manufacturer Forum (WTMF) 2010 yang akan diselenggarakan di Bali pada kuartal kedua.

“Namun jika banyak permintaan untuk mengadakan kunjungan ke pabrik mungkin akan dipindahkan ke Jakarta,” katanya.

Beberapa negara yang akan turut serta adalah Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Korea dan negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, Italia dan Prancis.

Kompetisi ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian pameran Indobuildtech kedelapan yang diadakan di Jakarta Convention Center pada 1-5 Juli.

Pameran yang menampilkan teknologi terbaru dan produk bahan bangunan tersebut diikuti sekitar 175 perusahaan yang bergerak di bidang bangunan dengan target sekitar 50 ribu pengunjung dalam lima hari penyelenggaraan.

Recession? What recession? As the rest of South-east Asia struggles to find its feet, Indonesia seems to have barely noticed—I spent the past week in Jakarta struggling to find any signs of a slowdown.

(Most) Malls are busy, restaurants are full, and businessmen are bullish. Even the hard numbers look good. The economy grew at 4.4% year on year in the first quarter this year, buoyed by strong private consumption.

Much of this probably stemmed from spending related to April’s legislative elections, as 171m voters on some 900 inhabited islands chose from 1.6m candidates from 38 national parties. It was a peaceful, carnival-like exercise that is testament to how much Indonesia’s democracy has matured—it was only 11 years ago that authoritarian rule came to an end, amidst a catastrophic recession.

Still, some of the election results are being disputed; I noticed that the Elections Commission still has heavy barbed wire right across the front of its compound, lest some unhappy candidate tries to steamroll his Toyota Astra over it. But by and large, the confetti, banners and pamphlets associated with the legislative candidates have now smoothly given way to those of the presidential candidates, who are competing furiously ahead of the July 8th elections.

Giant billboards of incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), and his running mate, ex-central bank governor Boediono, greeted me as I entered the city. SBY’s campaign slogan, unlike the man himself, is short and simple—Lanjutkan, “Let’s continue”. At least in Jakarta, most people I met expect SBY to be reelected handsomely, if not in July, then surely in the run-off in September. And why not? Indonesia has progressed well these past five years.

Maybe not quickly enough, say SBY’s critics. Foremost amongst them is the incumbent vice-president, Jusuf Kalla, whose own presidential campaign slogan says it all: Lebih cepat, lebih baik, “The faster, the better”.

Many people I spoke with discounted the chances of the third candidate, former president Megawati, who is running on a nationalistic platform, promising to spur the growth of, amongst other things, the agriculture industry. She will probably garner some rural votes, but appears to have few friends in Jakarta. “It is unconscionable that somebody with so much blood on his hands might actually be in high office,” says one senior executive I met, referring to Megawati’s running-mate, Prabowo Subianto, known by some as ‘The Butcher of East Timor’.

But are voters buying into a sustainable economic recovery? There is concern that once the impact of all that earlier election spending fades, the economy will start to sink.

Not a chance, say those running companies continuing to grow and profit from expanding domestic consumption. The boss of a Rp. 1trillion (US$100m) food business in Indonesia told me that he enjoyed 27% top-line growth in the first 5 months of this year. Part of that was due to price increases; volume was up by a more modest 12%. The (unfortunate) kicker is that because of rising raw material prices and the depressed rupiah, costs have gone up dramatically, and thus year-on-year profits have fallen. Still, he intends to achieve similar growth in the next two years, even as costs are coming down and the rupiah is strengthening. According to him, his company’s prospects have never been better.

An apparel maker I met was similarly delighted with his company’s first quarter performance, with top-line growing by 13% year on year. However, it has achieved only single-digit volume growth, as the average selling price of his product has gone up. This is only partly due to inflation—“We divide our products into four price/value segments. What we’ve seen is declines in the highest price bracket and the lowest price bracket. The two brackets in the middle, however, have been growing strongly.” Having heard a similar story from another FMCG company, it appears as if this ability to catch consumers on their way up and down is proving especially important in this slowdown.

Domestic construction is still growing strongly, according to Achmad Widjaya, chairman of ASAKI (the Ceramics Industry of Indonesia). The domestic ceramics industry is worth around Rp. 15 trillion (US$1.5bn); most of its output flows into the construction industry, in the shape of, for example, tiles and wall panels. Although growing well domestically, exports, worth around US$300m annually, have suffered, particularly to the US and EU. Few ceramics companies expect those two markets to pick up anytime soon. As such, they are retooling some production to cater to the booming domestic market, as well as newer export markets, including places like Cambodia, Myanmar and Sri Lanka (some of these markets like tiles of a different size and quality).

Indonesia’s domestic market does have problems: for one, unemployment. Mr Widjaya says that some export-oriented companies in his industry, which employs 1m workers directly and another 5m in ancillary sectors, have had to shorten their work week to three days. Other export industries, like textiles and wood products, might need to downsize as well. Hang on—isn’t it difficult to fire workers in Indonesia, in part because of the high severance payments? Not really—one executive I spoke with said that companies have gotten around the onerous labour laws by using a large proportion of contract workers. The EIU expects unemployment in Indonesia to surge past 10% this year; even if it hasn’t shown up yet, this will crimp consumer spending in the months ahead.

Other operating environment difficulties that were repeated to me include all the usual suspects: regulatory and legal uncertainty (including new licensing requirements), corruption, complicated tax structures, and the fat bureaucracy—sure enough, I met an old-school Indonesian businessman involved in timber exports, who repeated the old mantra that, “Things were much more straightforward in the Suharto days”.

Finally, we’ve long spoken about the risk of protectionism, and in Indonesia, it is a reality. Aside from a slew of new import and export regulations, one can see long, beautiful banners strewn across highway toll booths, proclaiming, “Love Indonesian Products”. (SBY claims it’s not a protectionist campaign. Right.)

All that said, Indonesia appears to be moving along well. Relative political stability, a huge domestic market, an increasingly confident population, even some small efficiency gains—when I landed last week, I was amazed at how quickly I got from my airplane seat to the curbside. And, as the rest of the world worries about deflation, the IMF recently advised Indonesia to keep inflation in check.

Indonesia is well positioned to come out of this “crisis” as one of the emerging world’s stars. In fact, given Russia’s medium-term economic challenges—including the need to diversify away from its dependence on hydrocarbons, and adverse demographic projections—we might soon see a change in the BRIC grouping of countries. Boot Russia out, push Indonesia in. BICI, anyone?