Jakarta – Para pelaku industri pengguna gas mengaku merasa was-was dengan jaminan pasokan gas di 2011. Meskipun kontrak suplai gas untuk industri banyak berakhir di 2012 namun bulan Maret 2011 ada beberapa industri yang akan berakhir kontraknya.

“Para industri mulai deg-degan mendapatkan jaminan pasokan gas yang benar,” kata Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiun di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (7/1/2011).

Ia mengatakan jaminan pasokan gas bagi industri terutama dari PGN dan pemerintah (BP Migas) akan menentukan pertumbuhan industri di 2011. Jika ini tidak terjamin maka imbasnya akan buruk yaitu sampai pada penutupan industri atau bahkan pelarian modal ke luar negeri yang berujung pada penambahan pengangguran.

Sementara itu Sekjen FIPGB Achmad Widjaja mengatakan persoalan pasokan gas ke Industri bukan masalah baru namun selalu muncul setiap tahun. Ia menilai pemerintah seperti tak memiliki keberpihakan pada industri nasional.

“Kita mempertanyakan keputusan politik pemerintah. Ada data pada Mei 2010 ada 7 menteri untuk tak memotong 20% pasokan gas, faktanya ini tak terealisasi,” tegas Widjaja.

Ia menambahkan kegusaran pelaku industri bukan tak beralasan karena PGN selaku pendistribusi gas ke industri sudah memberikan sinyal adanya kekurangan pasokan gas di 2011. Selain itu, sikap pemerintah hanya memberikan harapan tanpa adanya realisasi.

“Presiden kita banyak memberikan harapan, banyak wacana tapi tak ada realisasi,” katanya.

Berdasarkan data Forum Industri Pengguna Gas Bumi 2011, para pelaku industri manufaktur (pengolahan) juga industri pupuk dan petrokimia membutuhkan pasokan gas secara kontinyu sebesar 2.767,32 MMSCFD, antara lain:

A. Industri Manufaktur total kebutuhan 1.520,74 MMSCFD

Industri keramik 130,65 MMSCFD. Industri Glassware 18,9 MMSCFD, glove (sarung tangan karet) 2,68 MMSCFD, kaca lembaran 60,31 MMSCFD, logam 964,82 MMSCFD, tekstil 20,38 MMSCFD, semen 5,05 MMSCFD, makanan dan minuman 26,08 MMSCFD, kertas 245,70 MMSCFD, karbit 26,27 MMSCFD, CPO 15,38 MMSCFD, pakan ternak 2,27 MMSCFD, MSG 1,21 MMSCFD, coklat 0,51 MMSCFD, sorbitol 0,11 MMSCFD, Zink Okside 0,11 MMSCFD, Gas Industri 0,31 MMSCFD.

B. Industri Pupuk dan Petrokimia total kebutuhan 1.246,58 MMSCFD

Industri pupuk kebutuhannya 807,20 MMSCFD, amoniak 120,5 MMSCFD, petrokimia 318,88 MMSCFD.

“Rata-rata dari kebutuhan itu, sebanyak 30% tak dipenuhi,” katanya.

Menurutnya dengan realisasi suplai gas seperti tahun 2010 yaitu untuk industri manufaktur 584 MMSCFD masih jauh lebih rendah dari kontrak ideal 801 MMSCFD dan industri pupuk 600 MMSCFD kondisinya sudah lumayan baik. Namun jika tahun 2011 masih tetap pada angka yang sama maka industri dipastikan tak bisa tumbuh karena tak bisa menambah kapasitas.

Ia berharap tahun 2011 bisa ada komitmen suplai sebanyak 801 MMscfd namun yang bisa dijanjikan oleh pemerintah masih 538 MMSCFD atau masih dibawah dari realisasi pasokan gas 2010.

“Misalnya di industri keramik kita butuh 100 MMscfd, tapi dikasih 60 MMSCFD sudah Alhamdullilah,” katanya.

Selama ini isu pasokan gas bumi bagi industri nasional selalu dikaitkan dengan komitmen ekspor gas Indonesia ke banyak negara sahabat.

Meskipun berdasarkan data ekspor gas Indonesia setiap tahunnya memang terus turun namun angkanya masih sangat besar yang diekspor jika yang dibutuhkan industri nasional yang tak seberapa.

Pada tahun 2009 ekspor gas bumi Indonesia mencapai 390.450,85 MMSCFD melalui tanker, sebanyak 219.485,26 MMSCFD melalui pipa. Tahun 2008 ekspor gas bumi melalui tanker sebesar 994.627 MMSCFD dan melalui pipa 234.964 MMSCFD.
(hen/dnl)

Jakarta - Janji pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menggalakkan penyaluran kredit perbankan ke sektor riil, tidak konkret. Perbankan lebih memilih untuk memarkirkan uangnya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Achmad Widjaya di Plaza Simas, Jalan Fachrudin, Jakarta Jumat (3/9/2010).

“Pemerintah itu nggak jelas. Pengusaha tidak lagi harapkan pinjaman ke bank, karena pemerintah mengelola Rp 273 triliun dan diparkir di SBI. Bank tidak dukung industri. Maka, saatnya instrumen asuransi yang lebih kencang,” ungkap Widjaya.

Pemerintah pun menurut ASAKI tidak bisa mengendalikan inflasi, yang terbukti mengalami tren peningkatan. Salah satu faktornya adalah terjadi impor besar-besaran dan di sisi lain pemerintah tidak dapat membendung.

“Inflasi meningkat dan kurs rupiah menguat juga jangan dikira membawa dampak positif, tidak,” ungkapnya.

“Kondisi yang disampaikan pemerintah, (penyaluran kredit) semua berjalan baik. Tapi sektor riil tidak,” tegasnya.

Sementara itu, ASAKI masih mengalami defisit pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Dari target pasokan gas sebanyak 68-75 mmcsfd, yang baru tersalurkan ke pelaku usah keramik hanya 53-54 mmcsfd.

“Dengan (pasokan gas) segitu saja, mereka (pelaku usaha) hanya jalan 80-85% dari utilisasi. Sebenarnya bisa ditingkatkan lagi produksinya, tapi kita minta PGN kasih lebih,” papar Widjaya.

Peningkatan pasokan gas ini juga, mau tidak mau harus ditingkatkan dalam waktu dekat. Pasalnya mulai tahun 2011 dipastikan akan ada tiga pabrik keramik baru yang berdiri di Indonesia. Keseluruhannya berasal dari investor luar negeri.

“Tahun depan suplai 60-100 mmcsfd, dengan masuknya tiga pabrik keramik masuk Indonesia. Ini harus dikembalikan ke PGN,” paparnya.

Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – Selain bank garansi, pengusaha keramik yang bernaung dalam Asosiasi Industri Keramik Indonesia (Asaki) akhirnya mendapatkan alternatif penjaminan pembayaran energi gas, yaitu asuransi. Selaku pemasok gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menjalin kerja sama dengan PT Asuransi Sinar Mas, dalam hal penerbitan jaminan pembayaran kepada seluruh pelanggan BUMN gas ini.

Sebagai tahap awal, kesepakatan penerbitan jaminan pembayaran ditandatangani antara PGAS dengan empat pelaku industri keramik yaitu PT Colorobia Indonesia, PT Ika Maestro, PT Perkasa Primarindo, PT Primarindo Argatile, dan PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk (KIA Grup).

“Nantinya kami harapkan seluruh pelaku yang bernaung di Asaki, (penerbitan jaminan pembayaran) lewat kita. Sampai akhir tahun jaminan pembayaran akumulasi sudah Rp 500 miliar atau setengah dari anggota (Asaki),” ungkap CFO Asuransi Sinar Mas Njoman Sudartha disela-sela penandatanganan kerja sama di Plaza Simas, Jalan Fachrudin, Jakarta Jumat (3/9/2010).

Njoman menambahkan, selaku perusahaan rekanan PGAS, Asuransi Sinar Mas berterima kasih karena telah mendapat kesempatan untuk menerbitkan produk jaminan. Dengan adanya kerja sama ini, PGAS akan mendapat kepastian pembayaran tagihan dari seluruh pelanggan setiap bulan dari pengusaha keramik.

“Dan apabila ada keterlambatan pembayaran, maka PGAS dapat mencairkan jaminan pembayaran yang telah diterbitkan oleh Asuransi Sinar Mas. Kami akan membayar klaim yang diajukan oleh Perusahaan Gas Negara,” tambah Nyoman.

Menurutnya, pelanggan PGAS dipercaya akan memperoleh pilihan yang lebih baik atas kewajiban menyerahkan jaminan pembayaran, karena Asuransi Sinar Mas memberi persyaratan yang lebih ringan.

“Kita berikan collateral yang lebih rendah dibandingkan dengan bank garansi dan proses penerbitan yang lebih cepat. bank garansikqn, kasih jaminan 100%. Tentu akan mengurangi equity. Tapi dgn asuransi lebih membuat perusahaan punya fleksibilitas yang lebih baik,” paparnya.

Whery Enggo Prayogi – detikFinance

VIVAnews - Menghadapi perdagangan bebas (FTA) Asean-China, pengusaha mengaku tidak takut. Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sabarani justru menantang pemerintah bagaimana dalam menyiapkan Indonesia untuk siap menghadapi FTA.

“Kalau pengusaha ditanya siap? Kami siap. Tapi kami dengar ada usaha keramik kemarin yang tutup karena kekurangan gas, itu bagaimana?” kata Franky di Warung Daun, Sabtu 9 Januari 2009.

Franky menanyakan apakah pemerintah berani memastikan kecukupan gas untuk kepentingan dalam negeri.

Sebab, tidak hanya dialami oleh industri keramik. Kekurangan gas bahkan juga terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.

“Ini bukan sesuatu yang aneh, makanya kami bertanya, berani tidak gas prioritas sebagai sumber energi untuk dalam negeri? Karena harga energi untuk produksi itu paling murah adalah gas.”

“Tapi lucunya gas dalam negeri lebih mahal dari pada gas industri di Malaysia, padahal gas Malaysia itu dialirkan dari Singapura yang gas itu dari Indonesia,” lanjut Franky.

Selain persoalan gas, dalam sumber pembiayaan pemerintah juga ditunut untuk menurunkan suku bunga. “Berani tidak pemerintah menurunkan suku bunga,” ujar dia.

JAKARTA (Bisnis.com): Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pelaksanaan perdagangan bebas Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi industri manufaktur nasional.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin berpendapat ACFTA berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut.

“Dengan dilaksanakannya ACFTA, industri manufaktur yang selama ini dijadikan tulang punggung nasional untuk menyerap tenaga kerja akan tutup dengan sendirinya. Industri manufaktur kita tidak akan mampu bersaing dari serbuan produk China,” ujarnya dalam siaran pers hari ini.

Akibatnya, tegasnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak karena maraknya PHK dan minimnya investasi dibidang industri manufaktur. “Bila ini terjasi, bukan tak mungkin akan memicu instabilitas nasional,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Partai Golkar meminta pemerintah untuk menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Negara-negara maju juga bersikap demikian, bila kepentingan nasonalnya terganggu. Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya.”

Menurut Ade, selain meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, ACFTA berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara China dan Indonesia. “Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah China sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan skim kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif. Jadi antara ekspor dan impor akan timpang dengan sendirinya,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk tumbuh dan berkembang industri nasional masih terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya transportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit.

“Dengan kendala yang demikian besar, Fraksi Partai Golkar menilai tidak etis bagi pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional ‘mati’ dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan ACFTA.”

Sektor industri yang akan terpuruk jika ACFTA dilaksanakan sesuai kajian Partai Golkar adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.

“Dengan Vietnam saja produk manufaktur kita sudah kalah, apalagi dengan produk China. Kami menyarakan kepada pemerintah untuk meneliti dan mengkaji produk-produk mana yang sudah siap untuk dilepas dalam rangka perdagangan bebas itu.”

Bagi produk-produk industri yang belum mampu bersaing, tuturnya, sebaiknya pemerintah melakukan renegoisasi agar produk itu ditunda dimasukkan dalam daftar perdagangan bebas China-Asean.
�
FPG meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan dunia usaha. “Pemerintah harus membantu dunia usaha dalam upaya meningkatkan kinerja melalui regulasi, insentif dan fasilitas yang memungkinkan dunia usaha mampu bersaing secara kompetitif.”

Pemerintah pusat dan daerah, jelasnya, harus sinkron dalam mengambil dan menjalankan kebijakan. “Selama ini, kebijakan pemerintah pusat, kadang-kadang dijalankan berbeda di daerah, hal itu tercermin dengan banyaknya perda yang tidak business friendly,” papar Ade.(yn)