JAKARTA (Bisnis.com): Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda pelaksanaan perdagangan bebas Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi industri manufaktur nasional.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin berpendapat ACFTA berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut.
“Dengan dilaksanakannya ACFTA, industri manufaktur yang selama ini dijadikan tulang punggung nasional untuk menyerap tenaga kerja akan tutup dengan sendirinya. Industri manufaktur kita tidak akan mampu bersaing dari serbuan produk China,” ujarnya dalam siaran pers hari ini.
Akibatnya, tegasnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak karena maraknya PHK dan minimnya investasi dibidang industri manufaktur. “Bila ini terjasi, bukan tak mungkin akan memicu instabilitas nasional,” ungkapnya.
Karena itu, lanjutnya, Partai Golkar meminta pemerintah untuk menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Negara-negara maju juga bersikap demikian, bila kepentingan nasonalnya terganggu. Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya.”
Menurut Ade, selain meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, ACFTA berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara China dan Indonesia. “Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah China sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan skim kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif. Jadi antara ekspor dan impor akan timpang dengan sendirinya,” jelasnya.
Dia menambahkan untuk tumbuh dan berkembang industri nasional masih terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya transportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit.
“Dengan kendala yang demikian besar, Fraksi Partai Golkar menilai tidak etis bagi pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional ‘mati’ dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan ACFTA.”
Sektor industri yang akan terpuruk jika ACFTA dilaksanakan sesuai kajian Partai Golkar adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.
“Dengan Vietnam saja produk manufaktur kita sudah kalah, apalagi dengan produk China. Kami menyarakan kepada pemerintah untuk meneliti dan mengkaji produk-produk mana yang sudah siap untuk dilepas dalam rangka perdagangan bebas itu.”
Bagi produk-produk industri yang belum mampu bersaing, tuturnya, sebaiknya pemerintah melakukan renegoisasi agar produk itu ditunda dimasukkan dalam daftar perdagangan bebas China-Asean.
�
FPG meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan dunia usaha. “Pemerintah harus membantu dunia usaha dalam upaya meningkatkan kinerja melalui regulasi, insentif dan fasilitas yang memungkinkan dunia usaha mampu bersaing secara kompetitif.”
Pemerintah pusat dan daerah, jelasnya, harus sinkron dalam mengambil dan menjalankan kebijakan. “Selama ini, kebijakan pemerintah pusat, kadang-kadang dijalankan berbeda di daerah, hal itu tercermin dengan banyaknya perda yang tidak business friendly,” papar Ade.(yn)
