“Para industri mulai deg-degan mendapatkan jaminan pasokan gas yang benar,” kata Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiun di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (7/1/2011).

Ia mengatakan jaminan pasokan gas bagi industri terutama dari PGN dan pemerintah (BP Migas) akan menentukan pertumbuhan industri di 2011. Jika ini tidak terjamin maka imbasnya akan buruk yaitu sampai pada penutupan industri atau bahkan pelarian modal ke luar negeri yang berujung pada penambahan pengangguran.

Sementara itu Sekjen FIPGB Achmad Widjaja mengatakan persoalan pasokan gas ke Industri bukan masalah baru namun selalu muncul setiap tahun. Ia menilai pemerintah seperti tak memiliki keberpihakan pada industri nasional.

“Kita mempertanyakan keputusan politik pemerintah. Ada data pada Mei 2010 ada 7 menteri untuk tak memotong 20% pasokan gas, faktanya ini tak terealisasi,” tegas Widjaja.

Ia menambahkan kegusaran pelaku industri bukan tak beralasan karena PGN selaku pendistribusi gas ke industri sudah memberikan sinyal adanya kekurangan pasokan gas di 2011. Selain itu, sikap pemerintah hanya memberikan harapan tanpa adanya realisasi.

“Presiden kita banyak memberikan harapan, banyak wacana tapi tak ada realisasi,” katanya.

Berdasarkan data Forum Industri Pengguna Gas Bumi 2011, para pelaku industri manufaktur (pengolahan) juga industri pupuk dan petrokimia membutuhkan pasokan gas secara kontinyu sebesar 2.767,32 MMSCFD, antara lain:

A. Industri Manufaktur total kebutuhan 1.520,74 MMSCFD

Industri keramik 130,65 MMSCFD. Industri Glassware 18,9 MMSCFD, glove (sarung tangan karet) 2,68 MMSCFD, kaca lembaran 60,31 MMSCFD, logam 964,82 MMSCFD, tekstil 20,38 MMSCFD, semen 5,05 MMSCFD, makanan dan minuman 26,08 MMSCFD, kertas 245,70 MMSCFD, karbit 26,27 MMSCFD, CPO 15,38 MMSCFD, pakan ternak 2,27 MMSCFD, MSG 1,21 MMSCFD, coklat 0,51 MMSCFD, sorbitol 0,11 MMSCFD, Zink Okside 0,11 MMSCFD, Gas Industri 0,31 MMSCFD.

B. Industri Pupuk dan Petrokimia total kebutuhan 1.246,58 MMSCFD

Industri pupuk kebutuhannya 807,20 MMSCFD, amoniak 120,5 MMSCFD, petrokimia 318,88 MMSCFD.

“Rata-rata dari kebutuhan itu, sebanyak 30% tak dipenuhi,” katanya.

Menurutnya dengan realisasi suplai gas seperti tahun 2010 yaitu untuk industri manufaktur 584 MMSCFD masih jauh lebih rendah dari kontrak ideal 801 MMSCFD dan industri pupuk 600 MMSCFD kondisinya sudah lumayan baik. Namun jika tahun 2011 masih tetap pada angka yang sama maka industri dipastikan tak bisa tumbuh karena tak bisa menambah kapasitas.

Ia berharap tahun 2011 bisa ada komitmen suplai sebanyak 801 MMscfd namun yang bisa dijanjikan oleh pemerintah masih 538 MMSCFD atau masih dibawah dari realisasi pasokan gas 2010.

“Misalnya di industri keramik kita butuh 100 MMscfd, tapi dikasih 60 MMSCFD sudah Alhamdullilah,” katanya.

Selama ini isu pasokan gas bumi bagi industri nasional selalu dikaitkan dengan komitmen ekspor gas Indonesia ke banyak negara sahabat.

Meskipun berdasarkan data ekspor gas Indonesia setiap tahunnya memang terus turun namun angkanya masih sangat besar yang diekspor jika yang dibutuhkan industri nasional yang tak seberapa.

Pada tahun 2009 ekspor gas bumi Indonesia mencapai 390.450,85 MMSCFD melalui tanker, sebanyak 219.485,26 MMSCFD melalui pipa. Tahun 2008 ekspor gas bumi melalui tanker sebesar 994.627 MMSCFD dan melalui pipa 234.964 MMSCFD.
(hen/dnl)

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Achmad Widjaya di Plaza Simas, Jalan Fachrudin, Jakarta Jumat (3/9/2010).

“Pemerintah itu nggak jelas. Pengusaha tidak lagi harapkan pinjaman ke bank, karena pemerintah mengelola Rp 273 triliun dan diparkir di SBI. Bank tidak dukung industri. Maka, saatnya instrumen asuransi yang lebih kencang,” ungkap Widjaya.

Pemerintah pun menurut ASAKI tidak bisa mengendalikan inflasi, yang terbukti mengalami tren peningkatan. Salah satu faktornya adalah terjadi impor besar-besaran dan di sisi lain pemerintah tidak dapat membendung.

“Inflasi meningkat dan kurs rupiah menguat juga jangan dikira membawa dampak positif, tidak,” ungkapnya.

“Kondisi yang disampaikan pemerintah, (penyaluran kredit) semua berjalan baik. Tapi sektor riil tidak,” tegasnya.

Sementara itu, ASAKI masih mengalami defisit pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Dari target pasokan gas sebanyak 68-75 mmcsfd, yang baru tersalurkan ke pelaku usah keramik hanya 53-54 mmcsfd.

“Dengan (pasokan gas) segitu saja, mereka (pelaku usaha) hanya jalan 80-85% dari utilisasi. Sebenarnya bisa ditingkatkan lagi produksinya, tapi kita minta PGN kasih lebih,” papar Widjaya.

Peningkatan pasokan gas ini juga, mau tidak mau harus ditingkatkan dalam waktu dekat. Pasalnya mulai tahun 2011 dipastikan akan ada tiga pabrik keramik baru yang berdiri di Indonesia. Keseluruhannya berasal dari investor luar negeri.

“Tahun depan suplai 60-100 mmcsfd, dengan masuknya tiga pabrik keramik masuk Indonesia. Ini harus dikembalikan ke PGN,” paparnya.

Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Sebagai tahap awal, kesepakatan penerbitan jaminan pembayaran ditandatangani antara PGAS dengan empat pelaku industri keramik yaitu PT Colorobia Indonesia, PT Ika Maestro, PT Perkasa Primarindo, PT Primarindo Argatile, dan PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk (KIA Grup).

“Nantinya kami harapkan seluruh pelaku yang bernaung di Asaki, (penerbitan jaminan pembayaran) lewat kita. Sampai akhir tahun jaminan pembayaran akumulasi sudah Rp 500 miliar atau setengah dari anggota (Asaki),” ungkap CFO Asuransi Sinar Mas Njoman Sudartha disela-sela penandatanganan kerja sama di Plaza Simas, Jalan Fachrudin, Jakarta Jumat (3/9/2010).

Njoman menambahkan, selaku perusahaan rekanan PGAS, Asuransi Sinar Mas berterima kasih karena telah mendapat kesempatan untuk menerbitkan produk jaminan. Dengan adanya kerja sama ini, PGAS akan mendapat kepastian pembayaran tagihan dari seluruh pelanggan setiap bulan dari pengusaha keramik.

“Dan apabila ada keterlambatan pembayaran, maka PGAS dapat mencairkan jaminan pembayaran yang telah diterbitkan oleh Asuransi Sinar Mas. Kami akan membayar klaim yang diajukan oleh Perusahaan Gas Negara,” tambah Nyoman.

Menurutnya, pelanggan PGAS dipercaya akan memperoleh pilihan yang lebih baik atas kewajiban menyerahkan jaminan pembayaran, karena Asuransi Sinar Mas memberi persyaratan yang lebih ringan.

“Kita berikan collateral yang lebih rendah dibandingkan dengan bank garansi dan proses penerbitan yang lebih cepat. bank garansikqn, kasih jaminan 100%. Tentu akan mengurangi equity. Tapi dgn asuransi lebih membuat perusahaan punya fleksibilitas yang lebih baik,” paparnya.

Whery Enggo Prayogi – detikFinance

“Kalau pengusaha ditanya siap? Kami siap. Tapi kami dengar ada usaha keramik kemarin yang tutup karena kekurangan gas, itu bagaimana?” kata Franky di Warung Daun, Sabtu 9 Januari 2009.

Franky menanyakan apakah pemerintah berani memastikan kecukupan gas untuk kepentingan dalam negeri.

Sebab, tidak hanya dialami oleh industri keramik. Kekurangan gas bahkan juga terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.

“Ini bukan sesuatu yang aneh, makanya kami bertanya, berani tidak gas prioritas sebagai sumber energi untuk dalam negeri? Karena harga energi untuk produksi itu paling murah adalah gas.”

“Tapi lucunya gas dalam negeri lebih mahal dari pada gas industri di Malaysia, padahal gas Malaysia itu dialirkan dari Singapura yang gas itu dari Indonesia,” lanjut Franky.

Selain persoalan gas, dalam sumber pembiayaan pemerintah juga ditunut untuk menurunkan suku bunga. “Berani tidak pemerintah menurunkan suku bunga,” ujar dia.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin berpendapat ACFTA berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut.

“Dengan dilaksanakannya ACFTA, industri manufaktur yang selama ini dijadikan tulang punggung nasional untuk menyerap tenaga kerja akan tutup dengan sendirinya. Industri manufaktur kita tidak akan mampu bersaing dari serbuan produk China,” ujarnya dalam siaran pers hari ini.

Akibatnya, tegasnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak karena maraknya PHK dan minimnya investasi dibidang industri manufaktur. “Bila ini terjasi, bukan tak mungkin akan memicu instabilitas nasional,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Partai Golkar meminta pemerintah untuk menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Negara-negara maju juga bersikap demikian, bila kepentingan nasonalnya terganggu. Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya.”

Menurut Ade, selain meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, ACFTA berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara China dan Indonesia. “Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah China sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan skim kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif. Jadi antara ekspor dan impor akan timpang dengan sendirinya,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk tumbuh dan berkembang industri nasional masih terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya transportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit.

“Dengan kendala yang demikian besar, Fraksi Partai Golkar menilai tidak etis bagi pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional ‘mati’ dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan ACFTA.”

Sektor industri yang akan terpuruk jika ACFTA dilaksanakan sesuai kajian Partai Golkar adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.

“Dengan Vietnam saja produk manufaktur kita sudah kalah, apalagi dengan produk China. Kami menyarakan kepada pemerintah untuk meneliti dan mengkaji produk-produk mana yang sudah siap untuk dilepas dalam rangka perdagangan bebas itu.”

Bagi produk-produk industri yang belum mampu bersaing, tuturnya, sebaiknya pemerintah melakukan renegoisasi agar produk itu ditunda dimasukkan dalam daftar perdagangan bebas China-Asean.
�
FPG meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan dunia usaha. “Pemerintah harus membantu dunia usaha dalam upaya meningkatkan kinerja melalui regulasi, insentif dan fasilitas yang memungkinkan dunia usaha mampu bersaing secara kompetitif.”

Pemerintah pusat dan daerah, jelasnya, harus sinkron dalam mengambil dan menjalankan kebijakan. “Selama ini, kebijakan pemerintah pusat, kadang-kadang dijalankan berbeda di daerah, hal itu tercermin dengan banyaknya perda yang tidak business friendly,” papar Ade.(yn)

Safiun (Indonesian Rubber Glove Manufacturing), Michael Baskoro (COO PT.Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk), Achmad Widjaja (ASAKI)

JAKARTA–MI:Kalangan produsen pengguna gas kecewa dengan sikap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sangat tidak responsif menjawab keluhan mereka. Mereka meminta PGN jangan buang badan soal jaminan pasokan gas yang seharusnya menjadi wilayah PGN.

Hal ini terkait dengan adanya ancaman berkurangnya pasokan gas di 2010. Ada dua isu yang yang menjadi penyebab defisit suplai gas itu. Pertama, dipakai oleh PT perusahaan Listrik Negara (PLN). Kedua gas akan diekspor ke Singapura.

“Untuk kepastian gas, kami sudah coba berkomunikasi dengan PGN. Tapi PGN malah melempar kembali ke pihak ketiga yaitu pemerintah. Kami jadi bingung, sebetulnya pemerintah itu siapa sih? Dirjen Migas, BP Migas, Menteri ESDM, Menteri BUMN atau Menteri Keuangan?” ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaja, di Jakarta, Rabu (25/11).

Menurutnya, ini menjadi kontraproduktif di saat pemerintah berniat menggenjot pertumbuhan industri hingga level 4,65% tahun depan. Seharusnya, PGN sebagai operator yang ditunjuk dapat segera memberikan jawaban yang memuaskan industri selaku konsumen pengguna.

Selain keramik, sektor industri yang kerap melontarkan kekurangan gas adalah pupuk dan sarung tangan karet.(Zhi/OL-06)

Sumber: Media Indonesia Mobile

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya mengungkapkan kendati pemerintah mengenakan bea masuk (BM) produk tableware, ubin dan sanitary berkisar 20%-30% seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 561/2005 di samping safeguard (pengamanan perdagangan) sepanjang 3 tahun terakhir, impor ilegal masih melonjak tiga kali lipat sepanjang 2007-2008.

Berdasarkan penelusuran Asaki, volume impor ilegal tersebut ditaksir mencapai 87.000 ton atau melonjak tiga kali lipat dari kondisi normal sekitar 29.000 ton. Nilai impor ilegal sepanjang 2007-2008 ditaksir US$174 juta.

Pada 2009, impor ilegal diperkirakan meningkat lagi sekitar 30.000 ton sehingga total volume impor ilegal sejak 2007 sampai dengan akhir 2009 mencapai 117.000 ton dengan nilai US$234 juta.

Lonjakan impor ilegal itu, jelasnya, semakin meresahkan pelaku usaha karena telah mencapai 51,87% dari total realisasi produksi nasional yang pada 2008 yang mencapai 225.564 ton, atau setara dengan 404,6 juta keping.

“Meskipun sudah dikenakan BM sebagai langkah proteksi, impor ilegal kenyataannya masih marak. Artinya, pengawasan pemerintah berjalan tidak efektif. Impor ilegal ini bisa membuat produsen keramik lokal rugi besar dan pangsa pasarnya berpotensi terkikis habis,” terangnya kepada Bisnis, kemarin.

Oleh Yusuf Waluyo Jati

]]> http://asaki.or.id/2009/11/keramik-impor-kian-banjiri-pasar/feed/ 0 http://asaki.or.id/2009/07/pebisnis-butuh-keberpihakan-apindo-yudhoyono-harus-lebih-berani-ambil-keputusan/ http://asaki.or.id/2009/07/pebisnis-butuh-keberpihakan-apindo-yudhoyono-harus-lebih-berani-ambil-keputusan/#comments Thu, 09 Jul 2009 03:17:33 +0000 maya http://asaki.or.id/?p=735 JAKARTA: Kalangan pebisnis di Tanah Air menaruh harapan yang begitu besar terhadap presiden terpilih untuk secepatnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan keluar dari krisis ekonomi.

Harapan yang begitu beragam tersebut sebagian besar mencerminkan kepentingan setiap pengusaha dan bidang usaha yang digeluti.

Namun, benang merah yang dapat ditarik adalah keberpihakan yang konkret dari presiden terpilih terhadap kepentingan dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat meminta presiden terpilih segera melakukan rekonsiliasi nasional dengan tetap berkomitmen bekerja sama meneruskan agenda ekonomi prokerakyatan.

Menurut dia, agenda pemerintahan baru ke depan harus mengutamakan peningkatan daya beli konsumen, membuka seluas-luasnya lapangan kerja baru, memperkuat basis industri mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pertanian.

“Pasar harus terus digerakkan. Kuncinya ada di sektor riil. Lima tahun adalah waktu yang sangat singkat sehingga jika kebijakan prorakyat dilakukan dengan lebih cepat tentu lebih oke,” kata Hidayat kepada Bisnis, kemarin.

Untuk menggerakkan pasar domestik, pengembangan industri manufaktur, terutama yang berbasis padat karya dan memiliki nilai tambah besar, harus menjadi prioritas utama.

Itulah sebabnya, Kadin berharap pemerintahan baru periode 2009-2014 membatasi ekspor bahan mentah yang selama ini dilakukan besar-besaran termasuk gas, minyak bumi, dan barang tambang. “Dengan mengolahnya di dalam negeri, maka industri kita akan semakin berdaya saing.”

Untuk membantu memberikan arah kebijakan sesuai dengan visi dunia usaha, Kadin Indonesia dalam waktu dekat akan menyerahkan roadmap (panduan jalan) pengembangan ekonomi dan industri nasional kepada presiden terpilih.

Kadin berharap roadmap tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. “Pada saat kampanye, ketiga capres/cawapres sudah berkomitmen mendukung roadmap industri pada 2010-2015 yang disusun Kadin,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno mengingatkan pentingnya menekankan pembangunan ekonomi berbasis sektor riil dibandingkan dengan kegiatan usaha di sektor finansial.

“Lima tahun lalu, makroekonomi kita cukup bagus, tetapi sektor mikroekonomi masih lemah. Padahal, sektor riil adalah bidang usaha yang mampu memberikan lebih banyak lapangan kerja, pajak, dan devisa dibandingkan dengan sektor nonriil,” ujarnya.

Fokus perhatian pemerintah yang lebih besar terhadap makroekonomi membuat sektor riil menjadi cenderung terabaikan seperti yang dikhawatirkan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya.

“Jika presiden terpilih hanya fokus pada sisi makroekonomi, saya khawatir kinerja sektor riil tidak akan banyak berubah dari kondisi sekarang yang menghadapi banyak masalah,” katanya.

Tim kabinet

Karena itu, lanjutnya, tim kabinet yang terbentuk harus mampu memperkokoh sektor riil dan meneruskan agenda prokerakyatan.

“Jangan sampai Indonesia hanya dipersepsikan sebagai negara makmur tetapi sebenarnya banyak rakyat yang menderita karena tidak bisa bekerja.”

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko berharap para menteri yang akan duduk dalam tim ekonomi memiliki wawasan industrial dan tidak partisan.

“Para menteri ekonomi ini harus bisa bekerja sinergis dan tidak saling tumpang tindih sehingga sektor riil bisa maju lebih cepat. Selama ini, koordinasi menjadi salah satu titik lemah dari pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Revrison Baswir memperkirakan arah kebijakan ekonomi untuk 5 tahun ke depan masih sama seperti 5 tahun lalu, mengingat pemerintahan akan dipimpin oleh presiden yang sama [berdasarkan perhitungan cepat/quick count].

Namun, dia menilai, pemerintah mendatang akan sangat berhati-hati terutama terkait dengan kebijakan privatisasi karena isu itu akan menjadi sorotan publik.

Meskipun menggunakan gaya lama, Revrison mengatakan pemerintahan mendatang harus mau mengadopsi berbagai pemikiran dari banyak kalangan sehingga akan ada inovasi kebijakan perekonomian.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menambahkan kemenangan SBY-Boediono merupakan hal yang biasa saja, dalam arti tidak terlalu memberikan kejutan bagi kalangan pengusaha.

“Tidak ada respons berlebihan dari pasar. Kita sudah bertahun-tahun begini-begini saja di bawah SBY. Kecuali dia bisa bergerak lebih cepat, baru akan ada perubahan. Sekarang pilihannya, apakah dia akan melanjutkan cara lama atau punya cara baru,” katanya.

Sofjan menambahkan Yudhoyono juga harus mewujudkan janji-janji politiknya mulai dari perbaikan ekonomi hingga pembenahan infrastruktur. “SBY kan hanya melanjutkan saja, jadi dia sudah tahu apa yang bakal dia lakukan. Intinya kami minta agar SBY lebih berani ambil keputusan, jangan terlalu lambat…lah,”

Kalangan industri keramik menilai sikap PGN tersebut menunjukkan arogansi dan ketidakpedulian badan usaha milik negara (BUMN) tersebut terhadap industri keramik yang merupakan konsumen terbesar pemakai gas.

Padahal, sektor industri ini secara langsung berkontribusi cukup besar terhadap pencapaian laba bersih PGN yang pada kuartal I/2009 mencapai sekitar Rp1,22 triliun, dari total pendapatan pada periode tersebut sekitar Rp4,4 triliun.

Berdasarkan kalkulasi Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) problem gas yang tidak kunjung teratasi selama beberapa tahun terakhir berpotensi membuat ekspornya anjlok 80% pada tahun ini menjadi US$62,4 juta. Padahal pada tahun lalu mencapai US$312 juta.

Selain harga, beberapa persoalan yang ingin dinegosiasikan secara B-to-B adalah penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembelian gas dan penyelesaian berbagai biaya tambahan (surcharge) yang masih dikenakan. PGN selama ini menetapkan biaya tambahan kepada perusahaan keramik dalam perjanjian kontrak.

Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tersebut selalu mengancam akan menghentikan pasokan gas jika pembayarannya melewati masa jatuh tempo. Padahal, jika pasokan gas terhenti atau tekanannya terlalu rendah, produsen keramik tidak memperoleh kompensasi apa pun.

“Kondisi ini membuat iklim bisnis di sektor keramik semakin tidak kondusif. Pengusaha enggan menambah investasi karena PGN sangat arogan,” kata Achmad Widjaya, Ketua Umum Asaki, kemarin.

Menurut dia, problem yang selama ini melilit, termasuk pengenaan berbagai biaya tambahan, membuat daya saing industri kimia hilir ini melemah di tengah kemerosotan kinerja ekspor.

Minimum charge

Selain pengenaan denda untuk setiap kelebihan konsumsi gas, katanya, PGN juga mengenakan minimun charge untuk penggunaan gas di bawah kuota yang disepakati.

Pengenaan berbagai biaya tambahan, ungkapnya, menyebabkan setidaknya empat perusahaan keramik mulai merumahkan sebagian karyawan, seiring dengan kinerja ekspor yang anjlok drastis sepanjang 4 bulan terakhir.

Menurut Widjaya, ekspor keramik sepanjang kuartal I/2009 merosot 40% karena pembeli asing (buyer) dari Uni Eropa, AS, Asean dan Amerika Latin, membatalkan order sekitar US$70 juta-US$80 juta. Pada April, produsen domestik sama sekali tidak meraih order ekspor karena sulit bersaing.

“Kondisi ini akan semakin buruk jika PGN terus memberlakukan transaksi gas dalam dolar AS. Kami akan kesulitan likuiditas mengingat pemasukan dari ekspor menurun sehingga lay off pekerja tidak dapat dihindari. Industri keramik mulai memasuki fase yang sangat gawat,” jelasnya.

Upaya negosiasi itu, kata Widjaya, bukannya tanpa alasan. Langkah itu merupakan saran dari Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil.

Kedua menteri itu pernah meminta PGN dan kalangan produsen keramik menegosiasikan berbagai masalah secara B-to-B.

Direktur Industri Kimia Hilir Depperin Tony Tanduk menyayangkan sikap PGN yang tidak responsif terhadap keluhan dunia usaha.