Rencana itu diutarakan PGN dalam pertemuan antara Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, jajaran direksi PGN, dan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) bersama perwakilan 30 perusahaan keramik sebagai konsumen gas di gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hari ini.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Umum Asaki Achmad Widjaya mengatakan pemangkasan pasokan gas industri 20% untuk kontrak baru periode 2010 – 2011 tak bisa diterima di tengah konsumsi keramik yang diprediksi tumbuh 7% - 10% pada tahun ini.

Jika PGN berkukuh memangkas pasokan gas industri manufaktur, jelasnya, kondisi itu justru akan berdampak buruk bagi industri pengguna gas di dalam negeri yang menurunkan kinerja produksi secara tajam serta ancaman pemangkasan tenaga kerja besar-besaran.

“Apalagi, alasan PGN tidak masuk akal karena gas industri yang dikurangi 20% itu justru akan diberikan ke Chevron biar produksi minyak mentah mereka meningkat jadi 200.000 barel per hari. Ini keterlaluan,” kata Widjaya.

Atas konsekuensi tersebut, lanjutnya, jatah gas dalam kontrak baru bagi industri pengguna akan diturunkan dibandingkan dengan jatah yang tertera dalam kontrak tahun lalu. PGN, paparnya, bahkan masih mengenakan surcharge (biaya kelebihan) untuk setiap penggunaan gas melebihi kuota yang disepakati.

“Surcharge yang akan dikenakan untuk kontrak-kontrak baru bahkan tak tanggung-tanggung yakni mencapai 300% dari harga gas. Harga gas untuk kontrak baru ini pun masih tak pasti karena kemungkinan besar naik dibandingkan dengan harga saat ini sebesar US$5,5 per juta Btu [British thermal unit],” paparnya.

Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Tony Tanduk mengatakan industri keramik pada tahun ini membutuhkan pasokan gas sekitar 152 MMscfd (million metric standard cubic feet per day) atau setara 15% dari total konsumsi gas industri pengguna sebesar 1.013,33 MMscfd.

Ketika hendak dikonfirmasi wartawan terkait dengan rencana pemangkasan pasokan gas industri untuk kepentingan Chevron dan penetapan surcharge baru, jajaran direksi PGN seusai dengan rapat buru-buru keluar melalui pintu elevator khusus eselon 1.

Menperin M.S. Hidayat mengatakan rencana PGN memangkas pasokan gas ke sektor industri itu belum difinalisasi. Atas dasar itu, ujarnya, Kemenperin secara resmi meminta PGN mencari jalan tengah agar ancaman berkurangnya pasokan gas ke sektor industri bisa disiasati.

“Saya minta jajaran PGN bisa merumuskan kebijakan yang tepat agar tercapai win win solution sehingga tak ada industri pengguna gas yang tutup gara-gara problem pasokan gas,” katanya.

“Saat ini kapasitas produksi kita hanya 75 persen karena kurangnya pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN),” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Ahmad Widjaja usai bertemu Wapres Boediono di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Ahmad Widjaja menjelaskan saat ini dengan kapasistas produksi hanya mencapai 75 persen tersebut mendapatkan pasokan gas sebesar 55 juta mmbtu /bulan.

Ia menjelaskan selama ini industri keramik menyumbangkan pendapatan negara hingga mencapai Rp18 triliun.

Sementara agar kapasitas produksi bisa mencapai penuh 100 persen maka diperlukan tambahan gas sebesar 13 juta mmbtu.

“Untuk industri keramik masalah gas ini mencapai hingga 30 persen,” katanya.

Ahmad Widjaja menyayangkan jika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan gas industri keramik. Sampai saat ini industri keramik mempekerjakan lebih dari 400.000 tenaga kerja.

“Industri keramik ini satu-satunya yang tak ada masalah dengan diberlakukannya ACFTA,” katanya.

Widjaja juga menjelaskan bahwa industri keramik sampai saat ini masih murni belum ada investor asing. Karena itu tambahnya pemerintah harus mendukung agar bisa berkembang dan menjadi industri andalan.

Ia mengatakan, kendala utama untuk industri keramik hanya soal pasokan gas. Sementara untuk bahan baku, tenaga kerja, transportasi dan juga pasar tidak ada masalah.

Menurut Widjaja soal pasokan gas, masalahnya hanya karena koordinasi antar instansi pemerintah yang belum baik.

“Masalahnya (soal gas ini) integrasi pemerintah itu belum jelas, belum ada audit energi,” kata Widjaja.

]]> http://asaki.or.id/2010/02/industri-keramik-bertemu-wapres/feed/ http://asaki.or.id/2010/02/manajemen-gas-nasional-perlu-kepastian-hukum/ http://asaki.or.id/2010/02/manajemen-gas-nasional-perlu-kepastian-hukum/#comments Tue, 09 Feb 2010 04:31:52 +0000 maya http://asaki.or.id/?p=891 Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3/2010 antara lain mewajibkan kontraktor production sharing (KPS) atau sekarang disebut kontraktor kontrak kerjasama (KKS) untuk menyerahkan 25% dari produksi gas bagian kontraktor guna memenuhi keperluan dalam negeri dalam rangka DMO (domestic market obligation).

Di sini timbul pertanyaan, mengapa 25%? Mengapa tidak 20%, atau 30% atau 50% atau bahkan 100%, misalnya. Apakah ada dasar hukumnya untuk menetapkan batasan 25%?

Soalnya, Pasal 22 Ayat 1 dari UU Migas No. 22/2001 yang mengatur tentang batas maksimal persentase DMO gas sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004.

Bersama dengan Pasal 12 Ayat 3 yang menyangkut Kuasa Pertambangan dan Pasal 28 Ayat 2 yang menyangkut pelepasan harga BBM sepenuhnya kepada mekanisme pasar, Pasal 22 Ayat 1 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK karena dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945.

Selama lebih dari 5 tahun, UU Migas No. 22/2001 dibiarkan dalam kondisi ‘cacat’, tanpa ada upaya untuk melakukan amendemen/perbaikan/penggantian. Bahkan meskipun Pansus Hak Angket Kenaikan Harga BBM yang dibentuk DPR telah merekomendasikan agar UU Migas No. 22/2001 segera diganti, ternyata hingga saat ini belum juga dilakukan.

Kondisi memprihantinkan ini terjadi meskipun pihak eksekutif (Menteri ESDM) yang bertanggung jawab atas pengesahan dan penerapan UU Migas No. 22/ 2001 sudah diganti dengan menteri baru.

Putusan MK, Rekomendasi Pansus Hak Angket BBM, dan imbauan dari berbagai kelompok masyarakat selama ini tetap ‘diabaikan’, bak pepatah ‘anjing menggonggong kafilah tetap berlalu’.

Seyogianya, kondisi ‘cacat hukum’ dari UU Migas No. 22/2001 harus segera diakhiri terlebih dahulu sebelum antara lain Menteri ESDM yang baru mengeluarkan Permen tentang pemenuhan gas untuk keperluan dalam negeri.

Kalau seandainya proses amendemen/penggantian UU Migas dikhawatirkan akan memakan waktu lama, Presiden dimungkinkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) karena sifatnya mendesak.

Sebagaimana PM Juanda telah pada akhir 1950-an berani mengeluarkan Perppu (kemudian berubah menjadi UU Prp. No. 44/1960) yang mengganti UU Pertambangan Zaman Belanda yang sangat merugikan Negara (Indische Mijnwet 1899).

Kondisi saat ini mendorong perlunya segera perbaikan/penggantian terhadap UU Migas ini guna menciptakan kepastian hukum dan menghindari terulangnya penjualan gas dengan harga sangat murah ke luar negeri.

Meningkatkan investasi

Kepastian hukum dibutuhkan untuk dapat segera meningkatkan investasi. Dasar hukum bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok2 baru harus segera dipulihkan pascapencabutan Pasal 12 Ayat 3 yang semula dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi kegiatan usaha di sektor hulu.

Demikian juga bagi pengaturan pemenuhan gas untuk keperluan dalam negeri yang terkait dengan DMO harus segera dipulihkan dengan memperbaiki/mengganti UU Migas.

Sebab dengan tidak berlakunya Pasal 22 Ayat 1 UU Migas yang mengatur jumlah persentase DMO/gas yang harus dipasok untuk dalam negeri, tentu pasal ini tidak bisa disubstitusi dengan Permen, seperti Permen No. 3/2010.

Pasal 22 Ayat 1 yang sudah dinyatakan tidak berlaku, bersama Pasal 12 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2, kesemuanya harus segera diperbaiki. Oleh karena itulah maka seyogianya Pemerintah saat ini harus segera mengajukan perbaikan/penggantian UU Migas ke DPR atau segera mengeluarkan Perppu. Ini agar status ‘cacat’ dari UU Migas segera diakhiri.

Kebijakan pembiaran terhadap ketidakpastian hukum di sektor migas saat ini sungguh sangat merugikan negara. Terbukti dari anjloknya investasi/kegiatan pengeboran eksplorasi di Blok2 baru dalam 10 tahun terakhir ini telah menyebabkan tidak adanya penemuan cadangan baru yang berujung pada anjloknya produksi minyak nasional. Indonesia telah berubah menjadi net oil importer dan harus keluar dari OPEC.

Tidak segeranya diperbaiki atas Pasal 22 Ayat 1 UU Migas juga berdampak negatif terhadap pengembangan lapangan-lapangan gas seperti Donggi Senoro, Masela, dsbnya karena tidak ada kepastian persentase DMO yang berdasarkan UU.

Status Permen yang berada dibawah UU, secara pasti tidak bisa menggantikan Pasal 22 Ayat 1 UU Migas yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Terlebih lagi substansi isi dari Permen No.3/2010 kurang visioner karena cenderung untuk terus mendorong pemakaian gas (methane) yang sangat bernilai ekonomi, untuk diinjeksikan ke sumur-sumur tua guna meningkatkan produksi minyak lewat mekanisme EOR (enhanced oil recovery).

Padahal sudah lama berkembang teknologi pemakaian gas CO2 untuk keperluan EOR dimana CO2 selama ini dianggap sebagai beban dan sangat merusak lingkungan.

Gas CO2 tidak hanya bisa diinjeksikan untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua dengan kandungan minyak jenis medium dan ringan (API di atas 25 derajat) seperti minyak jenis Minas, tetapi juga terbukti bisa diinjeksikan dan meningkatkan produksi dari lapangan minyak dengan kandungan minyak tergolong berat seperti yang terjadi di Lapangan Minyak Bati Rahman di Turki dengan hanya 5 derajat API.

Minyak jenis ini mirip dengan jenis minyak Duri di Riau yang saat ini menggunakan gas methane dalam jumlah yang sangat besar.

Ke depan justru penggunaan CO2 untuk meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan tua yang harus didorong, bukan mendorong penggunaan gas methane yang bernilai ekonomi tinggi seperti pada Permen No.3/2010.

Rencana pengembangan Blok Natuna yang mengandung gas CO sekitar 200 tcf dan gas methane sekitar 45 tcf perlu dipercepat.

Gas CO2 yang selama ini direncanakan untuk dipendam kembali di sekitar Natuna, sangat dimungkinkan untuk dialirkan dan diinjeksikan di lapangan-lapangan minyak tua di Sumatra untuk meningkatakan produksi minyak nasional.

Sehingga pengembangan Blok Natuna punya manfaat ganda sekaligus. Selain bisa memperoleh gas untuk diekspor dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga gas CO2 bisa meningkatkan produksi lapangan-lapangan tua di Sumatra, terutama Lapangan Minas dan Duri di Riau.

Kesemua ini baru bisa berjalan kalau ada kepastian hukum. Tidak ada solusi yang sistemik selain dengan terlebih dahulu memperbaiki/mengganti UU Migas No.22/2001 yang sudah terbukti sangat merugikan negara.

Oleh Kurtubi
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies

JAKARTA - Pada tahun 2010 ini kebijakan alokasi gas bumi di Indonesia akan diutamakan untuk pasokan domestik. Aplikasinya, Di tahun 2010 ini juga kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas juga telah diberlakukan guna menjamin pasokan gas nasional.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seperti dilansir dari situs Departemen ESDM, Jakarta, Jumat (8/1/2010).

“Cadangan gas besar digunakan baik untuk domestik maupun ekspor, sementara cadangan kecil dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik,” kata Hatta.

Dijelaskan pula, perkiraan realisasi produksi energi fosil tahun 2009 mencapai 5.290 ribu BOEPD. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun 2008 yaitu sebesar 5.026 ribu BOEPD, atau meningkat sebesar 5,3 persen.

Perkiraan realisasi produksi tersebut terdiri dari minyak bumi sebesar 949 ribu BOPD, gas bumi sebesar 1.420 ribu BOEPD, dan batubara sebesar 2.921 ribu BOEPD.

Sebelumnya, pada akhir 2009 lalu Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memfasilitasi lima perjanjian jual dan beli gas (PJBG) serta satu Heads of Agreement (HoA) untuk domestik.

Dua PJBG yang ditandatangani akan digunakan untuk mendukung operasional pabrik pupuk, yaitu PJBG antara Kodeco Energy dengan PT Petrokimia Putra, Jawa Timur dengan lama kontrak satu tahun mulai 2010 dan total volume kontrak gas 5,168 TBTU.

Kemudian PJBG PT Pertamina EP dengan PT Pupuk Kujang, Jawa Barat dengan lama kontrak dua tahun mulai 2010 dan total volume kontrak gas 3,65 TBTU.

Sedangkan berdasarkan perjanjian lainnya, gas akan digunakan untuk sumber energi industri di Serpong, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jambi yaitu antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (persero) selama dua bulan mulai 2010 dengan total volume kontrak gas 1,8 TBTU.

Selanjutnya antara PT Lapindo Brantas Inc dengan PT Perusahaan Gas Negara (persero) selama dua tahun mulai 2010 dengan total volume kontrak Gas 5,84 TBTU dan PJBG baru antara PT Pertamina EP dengan PT Aneka Gas Industri selama enam tahun dengan total volume kontrak gas sebesar 4,95 TBTU.

Khusus terhadap kontrak penjualan gas dari PT Pertamina (Persero) ke PT PGN, memiliki nilai strategis mengingat ini adalah perpanjangan kontrak penjualan gas dari KKKS Onshore West Java yang akan berakhir pada 31 Desember 2009.

Sementara itu, kesepakatan HoA antara Petrochina Internasional Jabung Ltd dengan BUMD Propinsi Jambi, PT Jambi Indoguna Internasional yang akan berlangsung selama lima tahun mulai 2012 dengan total volume kontrak gas sebesar 20,07 TBTU.

“The team is tasked with conducting coordination among ministries and between the central and regional administrations,” I Wayan Dipta, the deputy for micro-, small and medium business human resources and assessment of the office of the state minister for cooperatives and small and medium businesses, said at a discussion on local industries in the face of the Asean-China Free Trade Agreement here on Saturday.

He said the team was also assigned to identify the problems of national industries in the face of the implementation of the Asean-China Free Trade Agreement as January this year and also to study regulations that hinder the implementation of the agreement.He did not tell about the composition of the team members.

The deputy secretary general of the Association of Indonesian Businessmen (Apindo), Franky Sibarani, hailed the establishment of the team saying it was a positive step to overcome problems that the national industries might face with regard to the implementation of the Asean-China Free Trade.

He hoped the team would be pro-active and transparent in accomodating problems faced by local as well as national industrialists.

As an example he referred the case of national ceramic industry. He said the country`s ceramic industry still had a big export market in China and the price of its products was still competitive.

However ceramic exporters still faced difficulties due to shortage of power supply needed for processing.”It is hoped the team will accomodate the complaints and help find the solutions,” he said.

An economic observer from state University of Indonesia Ninasapti Triawati said to protect national products the government had to curb onslaught from Chinese products through imposition of the Indonesia National Standard (SNI).

Products from China that fail to meet the SNI standard must not be allowed to enter the country, she said.

“We must not only consider their cheap price but also their security for consumers such as in terms of food producs,” she said.

Although they are cheap they must be rejected if they are not safe for consumers` health, she added.(*)

“Kalau pengusaha ditanya siap? Kami siap. Tapi kami dengar ada usaha keramik kemarin yang tutup karena kekurangan gas, itu bagaimana?” kata Franky di Warung Daun, Sabtu 9 Januari 2009.

Franky menanyakan apakah pemerintah berani memastikan kecukupan gas untuk kepentingan dalam negeri.

Sebab, tidak hanya dialami oleh industri keramik. Kekurangan gas bahkan juga terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN.

“Ini bukan sesuatu yang aneh, makanya kami bertanya, berani tidak gas prioritas sebagai sumber energi untuk dalam negeri? Karena harga energi untuk produksi itu paling murah adalah gas.”

“Tapi lucunya gas dalam negeri lebih mahal dari pada gas industri di Malaysia, padahal gas Malaysia itu dialirkan dari Singapura yang gas itu dari Indonesia,” lanjut Franky.

Selain persoalan gas, dalam sumber pembiayaan pemerintah juga ditunut untuk menurunkan suku bunga. “Berani tidak pemerintah menurunkan suku bunga,” ujar dia.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin berpendapat ACFTA berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut.

“Dengan dilaksanakannya ACFTA, industri manufaktur yang selama ini dijadikan tulang punggung nasional untuk menyerap tenaga kerja akan tutup dengan sendirinya. Industri manufaktur kita tidak akan mampu bersaing dari serbuan produk China,” ujarnya dalam siaran pers hari ini.

Akibatnya, tegasnya, angka pengangguran dan kemiskinan melonjak karena maraknya PHK dan minimnya investasi dibidang industri manufaktur. “Bila ini terjasi, bukan tak mungkin akan memicu instabilitas nasional,” ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, Partai Golkar meminta pemerintah untuk menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar. “Negara-negara maju juga bersikap demikian, bila kepentingan nasonalnya terganggu. Lihat saja sikap Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya dalam perundingan WTO, mereka berusaha dan sangat melindungi kepentingan nasionalnya.”

Menurut Ade, selain meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, ACFTA berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara China dan Indonesia. “Kita hanya mampu menjual bahan baku yang belum atau setengah diolah, sementara pemerintah China sangat agresif mendorong ekspor ke luar negeri dengan skim kebijakan yang mendorong industrinya bisa bersaing secara produktif. Jadi antara ekspor dan impor akan timpang dengan sendirinya,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk tumbuh dan berkembang industri nasional masih terkendala dengan minimnya infrastruktur, tingginya biaya transportasi serta jasa pelabuhan yang masih berbelit.

“Dengan kendala yang demikian besar, Fraksi Partai Golkar menilai tidak etis bagi pemerintah membiarkan industri manufaktur nasional ‘mati’ dengan sendirinya akibat diberlakukannya kesepakatan ACFTA.”

Sektor industri yang akan terpuruk jika ACFTA dilaksanakan sesuai kajian Partai Golkar adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri petrokimia, industri peralatan dan mesin pertanian, industri alas kaki, industri fiber sintetik, industri elektronik (termasuk kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, industri rancang bangun serta industri baja.

“Dengan Vietnam saja produk manufaktur kita sudah kalah, apalagi dengan produk China. Kami menyarakan kepada pemerintah untuk meneliti dan mengkaji produk-produk mana yang sudah siap untuk dilepas dalam rangka perdagangan bebas itu.”

Bagi produk-produk industri yang belum mampu bersaing, tuturnya, sebaiknya pemerintah melakukan renegoisasi agar produk itu ditunda dimasukkan dalam daftar perdagangan bebas China-Asean.
�
FPG meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan dunia usaha. “Pemerintah harus membantu dunia usaha dalam upaya meningkatkan kinerja melalui regulasi, insentif dan fasilitas yang memungkinkan dunia usaha mampu bersaing secara kompetitif.”

Pemerintah pusat dan daerah, jelasnya, harus sinkron dalam mengambil dan menjalankan kebijakan. “Selama ini, kebijakan pemerintah pusat, kadang-kadang dijalankan berbeda di daerah, hal itu tercermin dengan banyaknya perda yang tidak business friendly,” papar Ade.(yn)

“Industri keramik sekarang sedang coba kami kembangkan. Seperti industri keramik di Bali, Yogyakarta, dan Lombok,” kata Deputi Bidang Pengkajian Usaha Kecil Menengah Kementerian Negara Koperasi, I Wayan Dipta, Sabtu (9/1).

Dalam pantauan Tempo beberapa waktu lalu, pedagang keramik di Pasar Asemka saat ini lebih banyak menjual keramik lokal karena keramik dari Cina harganya mahal.

Wayan menambahkan inilah pasar keramik sedang coba ditembus. Namun harus ada perbaikan kualitas supaya bisa bersaing. “Sudah ada pelatihan khusus kepada pengrajin keramik. Memang masalah kita ada pada desain dan kualitas,” kata dia.

Ada indikasi keramik Indonesia bakal dijadikan warisan budaya Indonesia seperti batik. Namun sebelumnya masyarakat harus menumbuhkan jiwa nasionalismenya terhadap keramik lokal.

“Semua jenis produk komoditi pertanian seperti CPO, Karet, Kakao sangat berpeluang untuk lakukan ekspansi. Namun, perlu mengupayakan temuan nilai tambah produk,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Frangky Sabarani di Jakarta, Sabtu (9/1).

Selain komoditi pertanian produk Makanan dan minuman, produk keramik sangat berpeluang menjangkau pasar Asean dan China. “Peluang ekspor keramik ke China sangat tinggi. Hanya saja justruk produksi dalam negerinya yang kurang,” kata Frangky.

Pada kesempatan yang sama Deputy Bidang Kajian UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan salah fokus program pemerintah hadapi FTA-China adalah pengembangan industri keramik dalam negeri.

“Pemerintah tengah fokus pada pengembangan industrik keramik dalam negeri mengingat peluang pasarnya sangat terbuka, terutama di luar negeri, seperti China,” katanya.

Lanjutnya, dalam upaya mengembangkan industri keramik dalam negeri pemerintah sudah menetapkan beberapa daerah pengembangan industri keramik diantaranya, industri keramik di Jogya, Balipejaten, Bayu Mulet di Lombok.

“Problem yang dialami industri keramik kita adalah soal kualitas, desain serta upaya promosi. Sebenarnya di Lombok mereka sudah punya tempat promosi sendiri tetapi karena kurangnya wisatawan yang datang akibat dari lemahnya koordinasi makanya jadi iddle. Kedepannya, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas da desain serta membantu upaya promosi,” jelasnya.

Sementara dari sekian produk yang ada produk garmen dikhawatirkan menjadi sangat tertekan. Serbuan garmen dari china bakal menyebabkan persaingan dengan garmen dalam negeri sangat tertantang.

Misalnya tambah I Wayan, untuk harga satu meter kain sutra di pasar tanah Abang, Jakarta Pusat, Sutra impor dari China bisa Rp25 ribu per meter, sementara harga produk lokal bisa mencapai Rp50 ribu per meter. [san/cms]