The projects, which are included in the work plan of downstream oil and gas regulator BPH Migas, are estimated to be completed in six years, says BPH Migas committee member A. Qoyum Tjandranegara.

“Gas exports have long caused severe losses for the country. We export a cheap energy source while we import the expensive one [oil-based fuel] in exchange,” he told House of Representatives Commission VII in Jakarta on Wednesday.

Indonesia’s gas is exported to China and Korea for $3.88 per million British thermal unit (mmbtu), while the country’s industries have found difficulty in accessing the gas although they were willing to pay up to $7 per mmbtu, he continued.

Upstream oil and gas regulator BPMigas’s cites the 2011 natural gas supply contract as saying that 4,366 mmscfd, or 56.78 percent of the total sales of 7,688 mmscfd, would go to the domestic market with the remaining 43.22 percent, or about 3,322 mmscfd, earmarked for exports.

In 2010, the gas sold in the domestic market totaled 4,342.7 mmscfd, which was about 50.18 percent of the total sales of 8,654.29 mmscfd.

Qoyum said boosting the utilization of gas for domestic purposes was even tougher because the government did not provide subsidy for gas. Many other countries, except developed countries, provide a gas subsidy.

“The utilization of gas in the transportation sector has also declined. In 1984, we had 18 gas stations, now there are only 12,” he reported.

“If you ask the government why the gas isn’t utilized for domestic purposes, the answer is normative: Because the country lacks the infrastructure [to store and transport the gas],” he added.

In a bid to solve that problem, the government has introduced the nine projects. The projects are the Natuna-West Java pipeline, which can transport 1,200 million standard cubic feet per day (mmscfd) of gas; the East Kalimantan-East Java pipeline, which has a capacity of 900 mmscfd; the Cirebon-Semarang pipeline, whose capacity is 400 mmscfd; the South Sumatera-West Java (SSWJ) I and II compressor expansion with capacity 1,100 mmscfd; and Train 3 at the Tangguh liquefied natural gas (LNG) plant in Papua with a capacity of 534 mmscfd.

The remaining four projects are the floating storage and re-gasification unit (FSRU) in Belawan, North Sumatera; FSRU in Jakarta Bay, West Java; FSRU in Central Java; and compressed natural gas (CNG) trucks, mother and daughter stations.

There are also four additional projects: The Semarang-Surabaya pipeline, the SSWJ III pipeline, an LNG plant in Maluku and an LNG plant in Sulawesi. However, BPH Migas’s data does not reveal the investment value of those projects.

Indonesia’s gas users have called on the government to increase gas supply for them.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana mengungkapkan harga jual rata-rata gas untuk domestik dalam kurun waktu 2009-2011 tercatat hanya sebesar US$4-US$4,5 per juta British themal unit (mmbtu).

Sementara, harga jual rata-rata ekspor melalui pipa dan pengiriman kargo gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) pada periode yang sama mencapai US$10-US$11 per mmbtu.

“Jadi jika dibandingkan dari selisih harga jual rata-rata gas ekspor yang lebih tinggi dari harga jual rata-rata gas domestik, sebenarnya kita telah memberikan ‘subsidi’ kepada industri domestik sebesar Rp40 triliun per tahun. Atau dengan kata lain, industri domestik telah mendapatkan subsidi sebesar Rp120 triliun dari harga jual gas yang murah tersebut,” ujar Gde, seperti dikutip dari situs BP Migas, Selasa (24/1).

Menurut dia, harga gas domestik yg sangat murah seringkali membuat KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) enggan untuk mengembangkan lapangan gasnya untuk memenuhi pasar domestik. Hal tersebut tentu berpotensi mengancam kontinuitas ketersediaan gas untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Akibatnya, dalam jangka panjang harga gas yang sangat murah justru dapat merugikan industri dan konsumen gas dalam negeri.

Dirinya mencontohkan rata-rata harga gas pipa domestik dari tahun 2009-2011 berkisar antara 40-50% dari harga gas pipa ekspor. Bahkan, harga gas ke PGN berada di bawah harga rata-rata nasional yang sebesar US$5,17 per mmbtu.

Pasokan gas COPI (ConocoPhilips) ke PGN hingga saat ini hanya dihargai US$1,8 per mmbtu. Sementara harga rata-rata gas pipa ekspor tahun 2011 berada di kisaran US$13–US$14 per mmbtu. Sementara harga rata-rata ekspor LNG tahun lalu berkisar US$12–US$13 per mmbtu.

“Jadi jika dibandingkan, sebenarnya penjualan gas ke domestik sangat jauh di bawah harga gas internasional. Hitungan kita, rata-rata kita ‘menyubsidi’ harga gas domestik sekitar Rp40 triliun per tahun,” katanya. (*/OL-10)

Misalnya, kerugian akibat terhambatnya produksi untuk lima industri keramik besar di kawasan tersebut mencapai Rp3,71 miliar.

Ada lima pabrik keramik besar di sana seperti Mulia Keramik dan KIA Indonesia dengan total kapasitas produksi mencapai 450.000 meter persegi. Harga jual keramik sekitar Rp33 ribu per meter persegi. Mereka berproduksi selama 24 jam sehari.

“Demonstrasi buruh itu membuat kegiatan produksi terhenti selama 6 jam,” ujar Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya kepada Media Indonesia, Jumat (27/1).

Berdasarkan data tersebut, imbuhnya setiap hari produksi keramik dari Cibitung bernilai Rp618,7 juta per jam atau Rp14,85 miliar per hari. “Jadi kerugian selama 6 jam tidak berproduksi sekitar Rp3.712.500.000,” paparnya. (OL-11)

The company’s spokeswoman Nella Andaryati reported that the shutdown at the Maleo field would be conducted in two phases: the first phase would take place between Dec. 3 and 5, while the second phase would be between Dec. 9 and 19.

“That schedule is the last confirmation we received from Santos. The schedule has been already been changed several times,” she said.

Previously, Santos planned to stop its 110 million standard cubic feet per day (mmscfd) gas supply in April or June this year, but then it revised the schedule to October. Before postponing again until December, Santos said the stoppage would take place in November.

“We don’t know whether the December schedule is the final one or will be changed again. According to the latest schedule, the gas supply will resume to its normal levels after Dec. 19. We have informed our industrial customers about this situation,” Nella revealed.

She continued that due to the shutdown, PGN may lose income from gas sales to industries but there would be no compensation from Santos. She added that this was the first time Santos had halted its supply to PGN.

“Santos usually just reduces the supply during maintenance. As of today, there are no alternative gas supplies for industries,” Nella explained.

Santos plans to conduct maintenance activities to repair its offshore rig in the Maleo field at the Madura offshore block in East Java. The company claimed that the repair work was necessary to realize its commitment to run safe operations.

The Australian company holds a 67.5 percent share at the Madura offshore block, while the remaining 32.5 percent is owned by PC Madura Limited and PT Pantai Madura, which own 22.5 percent and 10 percent, respectively.

The secretary-general of the Forum for Natural Gas-Using Industries (FIPGB) and head of the Ceramic Association, Achmad Widjaya, told The Jakarta Post that he demanded PGN provide compensation to industries, such as changing the gas to compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LPG).

“We still hope Santos doesn’t fully stop the gas supply,” he said.

East Java was home to 12 ceramic companies that employed around 3,000 workers, Achmad continued. The stoppage, he calculated, would incur a loss of Rp 2.43 billion per day. Based on the FIPGB’s data, 326 factories from 22 industrial sectors still face gas shortages. The industries, located in 16 provinces, include food and beverages, textiles, fertilizers and ceramic tiles.

Upstream oil and gas regulator, BP Migas Japalu, which oversees East Java, Papua and Maluku, said earlier that it would seek a mechanism for Santos to stop producing gas in stages until the second week of December, rather than all at once. The gas producer might conduct the repairs on rotation, with one day for repairs followed by two days of resumed gas production, and so on. In this way, it could still supply gas to industries, the agency suggested.

“Untuk penjualan domestik di tahun 2012, prediksi kami bisa mencapai Rp20 triliun. Tapi itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau tidak ada jaminan pasokan gas tentu saja target tersebut tidak akan tercapai,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya di Jakarta, Selasa (13/12/2011).

Achmad menjelaskan, berbeda dengan pasar di dalam negeri yang semakin membaik, ekspor malah mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak lagi berharap pada pasar ekspor. Sejak tiga tahun terakhir permintaan ekspor tidak bergeming. Bisa ekspor 10 persen dari total produksi saja kita sudah sangat bersyukur. Jadi orientasi kita saat ini adalah memperkuat penjualan di pasar domestik saja,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri keramik nasional bukan lagi persaingan dengan produk-produk keramik impor asal China, namun pasokan gas.

“Untuk keramik China harganya sudah mahal. Konsumen pasti pilih produk lokal. Tapi yang jadi masalah saat ini, kita justru kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar domestik karena tidak ada jaminan pasokan gas dari pemerintah,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, produksi keramik nasional adalah sebesar 243 juta meter persegi per tahun. Sedangkan untuk utilisasinya adalah 85 persen. Untuk tahun depan, kata dia, produksi bisa naik menjadi 250 juta meter persegi dan utilisasi hampir sama dengan tahun ini. Peningkatan itu bisa tercapai apabila ada jaminan pasokan gas.

Akibat penghentian ini PT PGN SBU II Jatim tak lagi mampu menjual gas ke 12.325 pelanggannya. “Shut Down akan dilakukan minggu ke dua November nanti, mungkin selesainya 2 pekan kedepan atau sekitar 15 hari.

“Selama 15 hari itu Santos harus menghentikan semua kegiatan eksploitasi gas. Artinya, produksi gas sebanyak 110 Million Metric Square Cubic Feed Day (MMSCFD), harus terhenti sementara,” beber Hadi Prasetyo, Kepala Perwakilan BP Migas Japalu (Jatim, Papua, dan Maluku) dalam konferensi pers di kantor BP Migas di Surabaya, Senin (24/10/2011).

Dikatakan, shut down terpaksa dilakukan karena kaki produksi gasnya ada yang retak dan aturan internasional tak mau mentolerir keretakan sedikit pun, sebab akan memicu kecelakaan kerja yang cukup fatal. Dampaknya, citra safety yang dijaga sumur eksplorasi minyak dan gas di Indonesia akan tercoreng.

“Ini juga yang membuat produksi gas di Santos Sumenep ini merosot dari 120 MMCSFD menjadi 100-110 MMCSFD. Kekurangan yang sama juga terjadi di sumur HESS Ujung Pangkah,” katanya. Pernyataan Hadi juga diamini oleh Hamim Tohari, Community Relations Coordinator Santos.

“Kami tahu, PGN sebagai satu-satunya pembeli gas kami akan merugi, tetapi untuk menutupi agar shut down tak terlalu membuat PGN dan pelanggan industrinya langsung terseok maka kami sudah mengusulkan agar shut down dilakukan dengan sistem selang-seling. Mungkin sehari berhenti produksi, sehari kami produksi lagi, hingga genap 15 hari proses perbaikan kaki produksi kami,” sela Hamim Tohari.

Ketika ditanya apakah shut down ini tak akan membuat Santos terkena finalty atau sanksi berupa ganti rugi dari PGN yang telah menjalin kontrak kerja dengan Santos, Hadi Prasetyo mengaku kerjasama antar kedua perusahaan ini berbeda dimana PGN akan mengambil semua produksi gas di Santos Sumenep berapun jumlahnya termasuk kekurangannya.

Saat disusun MoU 2005 lalu antara PGN dan Santos, kebutuhan gas tak sebesar saat ini,” kata Hadi.

Penghentian produksi gas ini akan berdampak meruginya industri, sebab pelaku industri di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan yang menjadi pelanggan PGN SBU II Jatim akan menghentikan semua produksi mereka.  Meskipun shut down merupakan rutinitas rutin sumur bor gas, tetapi jangka waktu shut down yang cukup lama yakni 2 minggu akan langsung membuat industri kalang kabut.

Bahkan rencana shut down ini mendapat reaksi keras dari Achmad Widjaja, Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Jatim, yang mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke Santos, PGN dan lembaga pemerintahan di Jatim yang tak mampu melindungi kepentingan industri.

“Santos sudah menggaungkan rencana shut down ini sejak awal tahun, tetapi sampai sekarang tak jelas. Kok bisa tiba-tiba saja, tanpa memberitahukan info ini kepada kami, mereka langsung memutuskan November. Santos jangan hanya mau menang sendiri, pertimbangkan juga usaha yang kami rintis saat ini,” ucap Achmad berang.

Achmad menuntut, jika ada shut down yang berkepanjangan selama 15 hari, maka Santos maupun PGN harus mampu menyediakan bahan bakar Elpiji sebagai penggantinya. Sebab 10 industri keramik yang sudah tak lagi menggunakan double engine untuk cadangan energi mereka, akan langsung terhenti. Akibatnya 30 ribu pekerja di industri keramik akan menganggur.

“Sehari kami memasak 900 meter kubik per hari dengan biaya 27.000 per meter kubik, artinya untuk produksi sehari saja kami bisa rugi Rp 24,3 juta dan jika dikalikan 10 industri pengolahan keramik, akan merugi hingga Rp 243 juta dan itu akan terjadi selama 15 hari. Belum lagi karyawan kami juga tak bisa mendapatkan lembur. Silahkan saja hentikan pasokan gas, maka buruh yang akan bergerak dijalanan,” tantang Achmad.

Achmad pun tak bisa berpindah ke solar, karena selain biaya produksi akan meningkat 2-3 kali lipat, kini perusahaan pengolahan keramik pun sudah dilarang menggunakan solar atau bahan bakar minyak lainnya, karena alasan pencemaran lingkungan.

“Kami dituntut untuk menjalankan prinsip go green tapi kok pemerintah dan penyedia gas-nya tak mau peduli,” keluhnya.

Bukan hanya industri keramik yang akan berimbas. Imbas yang paling besar akan terasa di bidang industri lain, sebab dari 322 pelanggan industri PGN SBU II Jatim, 30 persen konsumsi gas digunakan oleh industri makanan dan minuman. 16 persen gas digunakan oleh pabrik metal sedangkan keramik menggunakan 18 persen dari total gas yang ada.sedangkan pabrik chemical menggunakan 16 persen serta glass 15 persen.

Cahyo Triyogo, General Manager PGN SBU II Jatim, membenarkan akan ada shut down dari Santos yang selama ini menyumbang 110 MMCSFD dari total 130 MMCSFD gas yang kini disalurkan ke pelanggan. Tetapi Cahyo mengaku, dampak shut down, sudah disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh pelanggannya. Namun Cahyo, menolak jika PGN harus memberikan pengganti gas berupa elpiji atau sejenisnya.

“Itu bukan kewenangan kami, sebab itu tak ada dalam perjanjian kami dengan pelanggan. Ibaratnya, seperti PLN mengalami gangguan dan listriknya mati, tak ada industri maupun rumah tangga yang minta ganti, karena itu memang kondisi alam,” kilah Cahyo.

Cahyo, memastikan semua pelanggannya sudah menyediakan pengganti energi selama gas tak bisa dialirkan ke perusahaan industri mereka. Cahyo pun mengaku PGN akan mengalami kemerosotan omset, tetapi dirinya sudah paham karena akan ada shut down setiap tahunnya.

“Ya mau bilang apalagi, shut down itu memang harus dilakukan. Industri seharusnya sudah menyiapkan energi lainnya untuk kelangsungan produksi mereka,” tandasnya.[rea/

“Dengan adanya MoU itu, pasokan gas untuk industri diharapkan lebih terjamin sesuai kontrak,” kata Ketua Umum FIPGB Ahmad Safiun di Jakarta, Senin (20/6).

Dia menjelaskan, selama 2010 PGN hanya memasok 828 mmscfd dari kontrak 1.039 mmsscfd. Tabun ini, kontrak pasokan gas untuk industri sekitar 1.016 mmscfd. Namun, dari jumlah itu, yang terealisasi diperkirakan hanya 751 mmscfd.

“Kami meminta PGN memenuhi pasokan gas sesuai kontrak. Untuk kekurangan gas, PGN bisa menurunkan jatah ekspor gas ke Singapura dan mengambil dari lifting gas yang dipakai Chevron,” ujar dia.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Samuel Rumbajan mengharapkan pemerintah mempercepat pembangun, an infrastruktur pipa gas dari Suma-’ tera Selatan ke Jawa Barat serta dari Kalimantan ke Jawa Tengah.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, pasokan gas yang akan diberikan PGN sekitar 800 mmscfd. “Keuntungan PGN yang cukup besar harusnya dikembalikan untuk investasi pengembangan pipa,” ujar Panggah.

Sementara itu, Menperin MS Hidayat mengungkapkan, di sela kunjungan kerja ke Jepang pekan lalu, pihaknya telah menegaskan kepada Pemerintah Jepang bahwa Indonesia akan membatasi, bahkan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas, seperti bahan tambang mineral, produk agro, dan petrokimia.

“Industri di Jepang harus siap-siap tak bisa mengimpor lagi bahan mentah mineral dari Indonesia mulai 2014. Pemerintah mengajak investor Jepang membangun pabrik pengolahannya di Indonesia,” kata dia. (eme)